JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan berdasarkan sebuah studi, pembaharuan iklim dapat menyebabkan penurunan Sistem Domestik Bruto (PDB) hingga 10 persen pada 2025 mendatang. Menurutnya, bilangan bulat itu amatlah besar apabila mengawasi kondisi yang digunakan penuh dengan ketidakpastian seperti ini.
“Ini (penurunan) cukup besar, 10 persen dari PDB. Setiap kali kita berupaya meningkatkan Ekonomi Nasional sebesar tiga persen, seperti tahun 2024 kemudian 2025 ini, dibutuhkan perniagaan yang sangat besar, teristimewa dengan banyaknya risiko negatif seperti ini (perubahan iklim),” jelasnya di International Sustainability Wadah (ISF) 2024 pada Jakarta, hari terakhir pekan (6/92024).
Menkeu menuturkan, kehilangan 10 persen Pendapatan Domestik Bruto itu akan memberikan konsekuensi yang tersebut tidak ada cuma mempengaruhi ekonomi. Namun juga pada upaya mengatasi kemiskinan hingga penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda.
Selain itu, lanjut Menkeu, kenaikan suhu global yang digunakan menyebabkan meningkatnya tingkat kejadian bencana alam juga dapat merusak infrastruktur yang mana telah dilakukan dibangun. Sehingga pada akhirnya akan menjadi sia-sia dan juga memakan biaya yang sangat besar.
Perubahan iklim juga dapat memicu ketidakstabilan sosial-politik. Grup publik miskin cenderung menjadi pihak yang tersebut paling terdampak. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial kemudian meningkatkan ketegangan politik.
“Jadi, kita memahami bahwa inovasi iklim perlu segera ditangani. ASEAN, di hal ini, sebagai suatu kawasan yang dimaksud miliki perkembangan sektor ekonomi sekaligus ketahanan, tetapi tiada terlepas dari ancaman pembaharuan iklim lalu geopolitik,” terang Menkeu.
Dalam kesempatan yang sama, Bendahara Negara itu juga menyoroti kerentanan kawasan ASEAN terhadap dampak krisis iklim. Berdasarkan estimasi Bank Pembangunan Asia (ADB), Produk Domestik Bruto ASEAN dapat turun hingga 11 persen akibat pembaharuan iklim.
Meskipun semata-mata menyumbang sekitar tujuh persen emisi global, ASEAN masih perlu melanjutkan proses penyelenggaraan dibarengi upaya pengurangan emisi CO2.
Oleh sebab itu, Menkeu menegaskan inovasi iklim perlu diatasi, terlebih Organisasi Meteorologi Bumi (World Meteorological Organization/WMO) telah terjadi menyatakan tahun 2023 merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat.
“Upaya dekarbonisasi pada ASEAN harus memprioritaskan optimalisasi pembangunan ekonomi umum juga swasta. Dan itulah mengapa kita benar-benar perlu berdiskusi tentang inovasi iklim dengan semua stakeholder,” pungkas Menkeu.
