Selain Keponakan Presiden, Bekal Apa yang dimaksud Dimiliki Thomas Djiwandono untuk Jadi Menkeu?

Jakarta – Presiden Jokowi melantik  Thomas M. Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II, dengan pengangkatan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono serta Wakil Menteri Pengembangan Usaha Yuliot Tanjung, Kamis, 18 Juli 2024.

Thomas atau biasa disapa Tommy adalah keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto, yang digunakan ditunjuk sebagai anggota Tim Gugus Pekerjaan Sinkronisasi Prabowo-Gibran yang dimaksud bertugas menjembatani pemerintahan baru dengan pemerintahan Jokowi.

Penunjukan anak sulung mantan Pengurus Bank Indonesia, Soedradjat Djiwandono, ini mendapat sorotan dari banyak pihak. Analis Senior Negara Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita menduga pelantikan Tommy menjadi wamenkeu adalah persiapan sebagai kandidat menteri keuangan menggantikan Sri Mulyani. 

“Pertama, tentu untuk mempermudah rute transisi anggaran, dari wadah Jokowi-Sri Mulyani ke wadah baru yang digunakan nanti akan digunakan pemerintahan baru,” katanya untuk Tempo pada Kamis, 18 Juli 2024.

Kemudian, beliau menambahkan, pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai duta menteri itu juga sebagai kompetisi magang beliau sebelum berubah menjadi menteri keuangan. “Dengan kata lain, Thomas boleh jadi adalah sosok yang digunakan akan menduduki bangku menteri keuangan nanti dalam pemerintahan baru, sebagai perwakilan Sri Mulyani.”

Bagaimana pun, kata dia, Menteri Keuangan adalah kursi strategis yang mana memang benar harus dikuasai oleh presiden. Opsinya, Prabowo dapat mengambil dari kalangan profesional seperti Jokowi mengambil SMI, tapi tetap bisa jadi dikendalikan serta kekal sanggup menyokong kebijakannya, atau bisa jadi pula mengambil dari partai yang mana latar belakangnya memenuhi.

“Nah, Thomas Djiwandono masuk kriteria kedua. Beliau adalah bendahara partai yang dimaksud miliki latar sekolah kategori master ekonomi internasional,” tuturnya. 

Oleh lantaran itu, menurut Ronny potensi Thomas sangat besar untuk duduk pada kursi Menkeu setelahnya Prabowo-Gibran dilantik. “Sehingga, selain bisa jadi memperlancar transisi anggaran, juga Thomas sanggup beradaptasi selama beberapa bulan untuk bersiap-siap menduduki tempat tertinggi di Kemenkeu nantinya.”

Jika demikian, kata beliau maka dapat jadi tindakan mendudukkan Thomas Djiwandono di bangku Wamenkeu sebagai sinyal untuk pangsa tentang deskripsi sosok perwakilan Sri Mulyani nantinya. Asumsi Ronny tidak tanpa alasan. Menurut dia, transisi anggaran bukan terlalu membutuhkan penambahan posisi.

“Toh, tidaklah pernah juga terbentuk sebelumnya. Dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi permanen berjalan mulus transisi anggaran tanpa penambahan Wamen baru, meskipun sistem sektor ekonomi keduanya cukup berbeda.” Sementara itu, visi Jokowi juga Prabowo tidaklah terlalu berbeda, sebab Prabowo rutin mengklaim pemerintahannya sebagai lanjutan dari rezim Jokowi. 

Bagi Ronny, adanya Tim Gugus Tindakan Sinkronisasi sudah ada lebih besar dari cukup. Dia mengatakan, pemerintahan Jokowi masih punya kuasa menghadapi Rancangan Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (RAPBN) 2025. Kemudian, jatah pemerintahan baru mulai dalam APBN-Perubahan 2025.

“Sesederhana itu semata sebenarnya. Soal transisi ini jadi panjang dikarenakan presiden terpilih ingin programnya lebih tinggi cepat diakomodasi ke APBN yang tersebut notabene masih dalam bawah otoritas pemerintahan Jokowi,” ujarnya. 

Mitigasi Risiko Fiskal

Analis Kebijakan Kondisi Keuangan asosiasi pengusaha perusahaan Negara Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani mengkaji pemilihan Wamen dari pasukan sinkronisasi telah dipertimbangkan dengan matang. “Posisi Wakil Menteri Keuangan yang tersebut diisi oleh orang Thomas Djowandono menunjukkan Prabowo Subianto ingin memitigasi semua risiko fiskal sejak dini,” kata ia lewat pernyataan resmi dikutipkan Jumat, 19 Juli 2024.

Tommy sebagai bendahara umum Partai Gerindra adalah tempat yang digunakan menurut Ajib sangat lekat dengan pengelolaan dana kemudian keuangan. Walaupun kebijakan fiskal mempunyai wilayah yang berbeda, tetapi keahlian dan juga pengalamannya dianggap akan bermanfaat di manajemen yang dimaksud akuntabel.

Kementerian Keuangan bermetamorfosis menjadi tempat sangat disorot oleh sebab itu kebijakan fiskal yang mana berada dalam menghadapi tantangan cukup rumit. Sejak era pandemi, terjadi realokasi serta refocusing dana yang dimaksud mengakibatkan perjalanan kementerian tiada seideal seperti ke awal pemerintahan. “Scaring effect ini masih terus berlanjut,” kata dia.

Bahkan tahun 2025 ada utang jatuh tempo sebesar Rupiah 800 triliun yang mana harus ditanggung negara. Hal ini menurut Ajib menciptakan ruang fiskal semakin sempit. Ditambah lagi dengan inisiatif populis Prabowo merupakan makan bergizi gratis yang dimaksud memerlukan alokasi yang dimaksud cukup signifikan menguras fiskal, Mata Uang Rupiah 71 triliun per tahun. 

Berikutnya: Pernyataan Sri Mulyani