JAKARTA – otoritas melalui Kementerian Area Kemaritiman dan juga Penyertaan Modal menjamin tiada akan mencabut BBM subsidi di area masyarakat. Namun total kuota BBM subsidi akan dikurangi untuk penyediaan BBM rendah sulfur.
Deputi Area Kesepahaman Infrastruktur serta Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin menyatakan produksi BBM rendah sulfur yang disebutkan punya ongkos yang tersebut tambahan besar ketimbang BBM dengan isi sulfur yang mana tinggi. Sehingga diperlukan kompensasi tambahan jikalau otoritas mau menghadirkan BBM rendah sulfur di area masyarakat.
“Kita tiada ada naikan biaya BBM, tapi ada kenaikan cost untuk penambahan biaya produksi (BBM low sulfur), itu yang mana nanggung pemerintah, kalau pemerintah yang tersebut membayar, artinya ada subsidi,” lanjutnya.
Rencananya, eksekutif akan memberikan kompensasi terhadap Pertamina untuk memproduksi BBM rendah sulfur. Sehingga peningkatan biaya produksi bukan berdampak pada tarif jual ke masyarakat.
“Karena tadi kita sampaikan, untuk memperbaiki kualitasnya (menjadi BBM rendah sulfur), tentu harus tambah biaya,” katanya.
Kaimudin mengatakan, ada beberapa opsi yang untuk menghentikan penambahan biaya produksi BBM rendah sulfur. Pertama menaikan harga jual BBM, kedua ditanggung seluruhnya oleh negara, ketiga memotong anggaran subsidi BBM serta dialokasikan untuk produksi BBM rendah sulfur.
Opsi terakhir lah yang mana dipilih oleh Pemerintah, sebab menurutnya ketika ini subsidi BBM yang digelontorkan bukan tepat sasaran. Bahkan BBM subsidi yang seharusnya dinikmati oleh kalangan kelas bawah nyatanya dimanfaatkan oleh warga kelas menengah keatas.
“Sederhananya, kalau beliau pendapatan kecil kemungkinan besar naik kendaraan umum atau motor, kemudian mulai sejahtera, beli mobil, awalnya mobil kecil, kemudian menggunakan cc yang digunakan lebih tinggi besar. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kemungkinannya ia akan menggunakan bbm lebih besar banyak, artinya mendapatkan subsidi semakin banyak,” kata Kaimudin.
“Penyaluran BBM subsidi yang seharusnya dinikmati oleh publik yang mana ekonominya rentan justru dinikmati oleh golongan yang mana lebih lanjut kuat, jadi perlu subsidi ini tepat sasaran,” tambahnya.
