Jakarta – Kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Uni Emirat Arab baru-baru ini belum menghasilkan kembali kepastian persoalan penanaman modal bagi proyek Ibu Perkotaan Nusantara pada berhadapan dengan IKN. Dari delapan nota kesepahaman atau MoU yang dimaksud disepakati oleh pemerintah Nusantara dengan pihak UEA, tak satu pun terkait IKN.
Sampai pada waktu ini, belum ada realisasi pembangunan ekonomi asing untuk IKN walau pemerintah sudah ada menerima banyak nota kesepahaman (MoU) serta letter of intent (LoI) atau kesepakatan awal untuk kerja sama.
Hal itu diungkapkan Menteri Investasi/Kepala Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pada waktu menjawab pertanyaan di rapat bersatu Komisi VI DPR, Selasa, 11 Juni 2024.
“Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah pembangunan ekonomi PMDN semuanya. Belum ada PMA (penanaman modal asing) yang digunakan melakukan groundbreaking,” kata Bahlil.
Ihwal penanam modal asing dari UEA, sebelumya pada awal Juni kemudian Jokowi mengungkapkan perusahaan dari negara itu, Emaar Properties, telah berikrar untuk menginvestasikan modal di IKN. Meskipun begitu, Kepala Negara belum membeberkan nilai pembangunan ekonomi yang mana beliau maksud. Jokowi berujar kesepakatan penanaman modal akan diteken bulan ini.
“Saya enggak mau sebut oleh sebab itu belum tanda tangan, tapi gede banget (investasinya),” kata Jokowi di pidato ketika melaksanakan groundbreaking Astra Biz Center serta Nusantara Botanical Garden, pada IKN, Selasa, 4 Juni 2024. “Insya Allah nanti (tanda tangan) ke bulan Juli di Abu Dhabi atau Dubai.”
Tapi, ternyata Jokowi pulang ke Tanah Air dengan tangan hampa terkait kesepakatan pembangunan ekonomi tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan pemodal asing enggan menginvestasikan dananya ke pembangunan IKN. Sejumlah pengamat telah terjadi memberikan tanggapan terkait pemicu penanam modal asing seret masuk ke IKN.
Menurut pengamat kebijakan masyarakat Agus Pambagio wajar jikalau pemodal asing enggan masuk ke proyek pembangunan IKN. Menurut dia, pemodal berpandangan bahwa proyek yang dimaksud kurang prospektif secara bisnis. Pihaknya menegaskan, indikator utama pada berinvestasi adalah tentang imbal hasil.
Imbal hasil pembangunan ekonomi yang dimaksud salah satunya yang tersebut paling besar didapatkan dari tingkat konsumsi oleh populasi ke wilayah tersebut. Sementara itu, populasi penduduk IKN untuk beberapa tahun ke depan belum dapat diperkirakan. Sebab semata-mata ASN tertentu sekadar yang akan pindah.
“Kalau masih greenfield itu mana ada penanam modal mau. Kalau infrastruktur tiada ada, masa suruh investasi? Mau bikin apa, kan masih belum tahu dalam situ berapa pemukim yang akan tinggal, kelas apa, kan belum ada,” kata Agus terhadap media awal Juli lalu.
Pemerintah, kata dia, ketika ini boleh semata mengantongi beratus-ratus surat pernyataan minat untuk berinvestasi dari penanam modal asing. Namun, hal itu tak lantas berubah menjadi patokan dia akan banyak menggarap proyek konstruksi IKN. Pihak yang Berinvestasi asing tentu mempelajari kemungkinan buruk berinvestasi ke IKN.
“Akhirnya ngaku, bukan ada tuh penanam modal (asing) yang digunakan datang, ya waktu rapat sih datang saja, dikasih makan, dikasih minum, oh iya ia tertarik. Begitu dipelajari, waduh ini sih blangsak, tidak ada jadilah dia,” sambungnya.
Masalah lain yang tersebut menurut Agus krusial juga berubah jadi penggerak penanaman modal asing masih susah masuk ke Indonesi secara umum menurutnya adalah mengenai korupsi. Hal ini kemudian menyebabkan kepercayaan pemodal terkikis pada saat hendak menaruh modal di dalam Indonesia.
“Yang penting sekarang penanam modal datang, supaya penanam modal datang, jangan palakin mereka, atur yang digunakan baik, jangan minta saham, kerja kaga minta iya, izin apa dipersulit, datangkan material baku dipersulit, kan gitu sekarang,” katanya.
Sementara itu, menurut pengamat perekonomian Amrullah Hakim penggerak dari penanam modal asing di IKN masih ragu mendanai megaproyek yang disebutkan salah satunya belum adanya pemberian insentif pajak hingga regulasi yang mana cenderung berbelit-belit. Padahal menurut Amrullah, Nusantara berpote besar untuk menantang investor. Tetapi harus dihadiri oleh dengan kesinambungan di pemerintahan lalu kepastian hukum.
‘Jadi kita harus menyebabkan regulasi secara hukum yang digunakan tak plin-plan ya, yang bukan berubah-ubah (pastinya) membutuhkan kepastian hukum,” katanya pada Kamis, 13 Juni 2024 lalu, seperti dilansir dari NU Online.
Anggota Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LP PBNU) ini juga menekankan pentingnya pemerintahan baru Negara Indonesia untuk mampu melindungi stabilitas negara, agar pemodal asing berminat untuk berinvestasi di IKN.
“Kita harus membuktikan setelahnya itu, ke depan, dengan pergantian pemerintahan republik Indonesia apakah kita masih bisa saja menjaga stabilitas ekonomi, urusan politik serta keamanan, sebelum kita dapat memverifikasi akan mendapatkan pembangunan ekonomi asing,” katanya.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | DANIEL A. FAJRI | RIRI RAHAYU
Pilihan editor: Genjot Pembangunan Bandara di IKN 4 Pesawat Modifikasi Cuaca Dikerahkan
Artikel ini disadur dari Kata Pengamat Ihwal Seretnya Investor Asing Masuk ke IKN
