Tentu komitmen bagaimana BUMN terus mampu menjadi benteng dunia usaha nasional, berubah menjadi sebuah hal yang mana sangat positif
Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, BUMN berjanji untuk berubah jadi benteng perekonomian nasional, seusai Komisi VI DPR menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp44,24 triliun pada 2025.
"Tentu komitmen bagaimana BUMN terus bisa jadi menjadi benteng perekonomian nasional, menjadi sebuah hal yang digunakan sangat positif," kata Erick seusai mengunjungi rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, pada Jakarta, Rabu (10/7) malam.
Erick juga mengaku bersyukur oleh sebab itu sembilan Fraksi Komisi VI DPR menyatakan sikap dukungan melawan usulan PMN senilai Rp44,24 triliun oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Alhamdulillah tadi Komisi VI telah menyetujui usulan PMN dari Kementerian BUMN sebesar Rp44 triliun lebih, di dalam mana Komisi VI meninjau PMN ini juga berbagai sebab penugasan," ujar Erick.
Dia mengatakan, pihaknya menggerakkan rancangan undang-undang (RUU) BUMN yang mana disetujui oleh Komisi VI sehingga bisa saja mendapat persetujuan penuh oleh DPR sehingga hal-hal yang digunakan berubah menjadi catatan bisa jadi lebih banyak transparan kemudian terbuka.
"Dan kami berharap ini dapat terlaksana. Jadi saya mengucapkan terima kasih terhadap Komisi VI melawan dukungan PMN kemudian juga dukungan untuk RUU BUMN-nya," jelasnya.
Lebih lanjut Erick memaparkan pasca melakukan rapat kerja dengan Komisi VI, bahwa untuk pertama kali PMN yang mana didorong ke BUMN tidaklah berdasarkan utang negara lantaran dividen lebih banyak besar.
"Total dividen sekitar Rp280 triliun, sedangkan PMN Rp212 triliun. Jadikan kan ada selisih Rp68 triliun. Artinya ini hal yang dimaksud positif, yang sebenarnya ini berubah menjadi sebuah kepastian ke depan untuk penyehatan kemudian transformasi," kata Erick.
PMN kemudian nilai besaran yang diusulkan Kementerian BUMN juga telah dilakukan disetujui Komisi VI DPR, yakni;
- PMN terbesar akan diperoleh PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp13,86 triliun pada rangka pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Fase 2 kemudian 3
- PMN PT ASABRI (Persero) sebesar Rp3,61 triliun di rangka perbaikan permodalan
- PT PLN (Persero) sebesar Rp3 triliun di rangka Inisiatif Listrik Desa
- PT Bahana Pembinaan Usaha Tanah Air (Persero) diusulkan PMN senilai Rp3 triliun untuk penguatan permodalan KUR
- PMN untuk PT Pelni (Persero) senilai Rp2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru
- PMN untuk PT Biofarma (Persero) senilai Rp2,21 triliun pada rangka capex infrastruktur baru
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk diusulkan mendapat PMN senilai Rp2,09 triliun untuk konstruksi Tol Jogja-Bawen dan juga Tol Solo-Yogya
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Rp2 triliun
- PT Len Industri (Persero) Rp2 triliun
- PT Danareksa (Persero) Rp2 triliun
- PMN untuk PT Kereta Api Tanah Air (Persero) senilai Rp1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru penugasan pemerintah.
- PT Rajawali Nusantara Nusantara (Persero)/ID Food sebesar Rp1,62 triliun di rangka modal kerja juga pembangunan ekonomi acara Cadangan Pangan Pemerintah
- PT PP (Persero) Tbk diusulkan mendapat PMN senilai Rp1,56 triliun pada rangka penyelesaian proyek Tol Jogja-Bawen serta Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang.
- Perum Damri Rp1 triliun
- Perumnas Rp1 triliun
- PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp976 miliar pada rangka pembuatan KRL.
Artikel ini disadur dari Erick sebut BUMN benteng ekonomi usai DPR setujui PMN Rp44,24 triliun
