JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum lalu Perumahan Rakyat (PUPR) menjelaskan masalah pagu anggaran indikatif dipangkas menjadi Rp75,63 triliun pada 2025. Kuantitas yang disebutkan turun radikal dibandingkan pagu anggaran tahun ini sebesar Rp146,98 triliun.
Penurunan pagu anggaran yang disebutkan menurutnya hal yang mana biasa di transisi pemerintahan. Basuki menyinggung mengenai pagu anggaran PUPR pada 2015 lalu atau tahun pertama Jokowi juga hanya saja Rp75 triliun.
“Itu kan seperti persis pada pada waktu Pak Jokowi masuk ke pemerintahan. Itu tahun 2014, saya kan mengakses file-nya, itu ya Rp75 triliun. Jadi itu yang dimaksud memberi ruang fiskal terhadap Presiden terpilih untuk mengalokasikan,” kata Basuki ketika ditemui di area kantornya, Selasa (20/8/2024).
Baca Juga: Anggaran Pembangunan IKN di tempat 2025 Hanya Rp143 Miliar, Kok Bisa?
Menurut ia penurunan pagu anggaran Kementerian pada masa transisi pemerintahan itu memang sebenarnya sengaja dijalankan oleh otoritas untuk memberikan ruang fiskal yang dimaksud tambahan luas untuk Presiden kemudian Wakil Presiden terpilih mulai menjalankan inisiatif prioritasnya.
Meski demikian, Basuki menyatakan anggaran Rp75,63 triliun tahun 2025 yang disebutkan masih dalam bentuk pagu indikatif. Sehingga masih ada kemungkinan anggaran yang dimaksud bisa jadi ditambah, tergantung arah acara presiden terpilih Prabowo – Gibran.
“Itu kan baru pagu indikatif, belum final. Itu baru pagu indikatif, tiga menteri itu Bappenas, Kemenkeu, serta Badan Anggaran itu kan Rp75 triliun. Padahal masih ada ruang fiskal lagi yang mana disiapkan oleh Menteri Keuangan untuk Presiden terpilih memprioritaskan program-program,” tambahnya.
Sebelumnya, Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menjelaskan pagu indikatif Rp75,63 triliun tahun 2025 akan dialokasikan untuk beberapa kegiatan pembangunan. Misalnya untuk mengembangkan konektivitas jaringan jalan yang digunakan tersebar dalam seluruh Indonesia. Pembangunan jalan nasional pada tahun 2025 ditargetkan 128,1 km yang mana tersebar di area seluruh Indonesia.
Sedangkan lewat anggaran tersebut, pembangunan jalan tol akan terpencil lebih lanjut kecil dari apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 penyelenggaraan jalan tol yang diadakan menggunakan APBN totalnya hanya sekali 4,83 km saja. Sebab menurutnya, peran pemerintahan akan lebih banyak berbagai ada dukungan pembangunan yang akan datang dikerjasamakan dengan badan usaha.
Selain itu, Ditjen Bina Marga yang mana membidangi urusan konektivitas jalan dan juga jembatan juga akan datang menggunakan anggaran untuk kegiatan preservasi juga pembangunan jembatan.
