Jakarta – Kementerian Dalam Negeri meninjau persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala wilayah atau Pilkada 2024 dalam Papua Pegunungan. Peninjauan ini teristimewa pada segi pendanaan hingga memitigasi kerawanan konflik.
Pelaksana harian Direktur Jenderal Politik dan juga Pemerintahan Umum Kemendagri Togap Simangunsong mengungkapkan Papua Pegunungan merupakan salah satu area otonomi baru (DOB) pada Papua yang harus diberikan perhatian lebih.
“Terutama dari sisi realisasi dukungan pendanaan atau hibah, kesiapan pelaksana pilpres di dalam daerah, juga hal-hal lain terkait kerawanan pemilihan kepala daerah Serentak. Mengingat pemilihan kepala daerah akan berlangsung kurang lebih besar empat bulan lagi,” kata Togap melalui informasi tertoreh yang digunakan diterima Tempo Senin, 29 Juli 2024.
Papua Pegunungan merupakan sebuah provinsi dari hasil pemekaran Provinsi Papua pada 2022. Ada dua provinsi lain yang tersebut berubah jadi tempat otonomi baru, yakni Papua Tengah lalu Papua Selatan.
Selain persiapan dengan Kemendagri,Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga menyelenggarakan penandatanganan pengumuman Pemilihan Kepala Daerah Damai Tahun 2024.
Penjabat Pengurus Papua Pegunungan Velix V. Wanggai berucap tujuan penandatanganan Deklarasi pemilihan kepala daerah Damai Tahun 2024 untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah 2024 pada Provinsi Papua Pegunungan berlangsung secara lancar, aman, damai, dan juga tiada terjadi konflik.
Deklarasi ditandatangani Velix V. Wanggai, Togap Simangunsong, juga perwakilan KPU serta Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan.
“Kami perlu segera mengidentifikasi kemungkinan munculnya konflik, baik mendekati penyelenggaraan Pilkada, masa pencoblosan, masa penghitungan ucapan kemudian pasca-pencoblosan berdasarkan pengalaman pemilihan yang dimaksud dikerjakan Februari lalu,” tuturnya.
Menurut dia, diperlukan ada kolaborasi antar instansi agar penyelenggaraan pemilihan gubernur berjalan lancar.
Artikel ini disadur dari Kemendagri Tinjau Persiapan Pilkada 2024 di Provinsi Papua Pegunungan
