Jakarta – Kepala Sektor Advokasi Perhimpunan Pendidikan serta Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri mengkhawatirkan nasib guru pasca Kementerian Pendidikan, Penelitian juga Teknologi (Kemendikbudristek) mengahapus jurusan IPA, IPS lalu Agama pada Sekolah Menengah Atas (SMA) pada implementasi Kurikulum Merdeka.
“Memang ada persoalannya. Pertama, ketika ini diterapkan pada sekolah anak boleh memilih sesuai dengan pilihan pelajaran masing-masing. Tapi kenyataannya sekolah ini telah menyediakan menu paket pilihan,” kata Iman untuk Tempo pada Jumat, 19 Juli 2024.
Iman mengatakan, biasanya sekolah akan menyiapkan paket pilihan pelajaran apa sekadar yang dimaksud harus diambil dengan alasan ketersediaan kelas. “Ini harus dilihat kapasitas kelasnya ada berapa,” ujarnya.
Hal itu sebab sekolah akan segera cenderung menyesuaikan sumber daya manusia (SDM) atau guru. “Boleh jadi di mana siswa memilih, dibebaskan memilih. Maka guru-guru yang disebutkan tidak ada akan mendapatkan jam mengajar,” tuturnya.
Selain itu, kebijakan ini juga akan datang menciptakan guru akan kekurangan jam mengajar. Sebabnya, siswa cenderung memilih mata pelajaran sesuai minatnya, sehingga nantinya akan datang ada mata pelajaran yang mana dihindari.
Iman was-was kebijakan itu akan berpengaruh terhadap guru yang mana tiada kebagian jam mengajar. Terutama berpengaruh terhadap sertifikasi mereka. “Implementasi Kurikulum Merdeka akan terganggu teristimewa akibat kebijakan cleansing guru honorer,” ujarnya.
Kurikulum Merdeka dengan implementasi penghapusan jurusan, menurut dia, akan membutuhkan tambahan tenaga pengajar. Padahal, Dinas Pendidikan DKI Ibukota Indonesia melakukan pemutusan kontrak dengan kebijakan cleansing. “Idealnya ini akan ada sejumlah simulasi kelas dikarenakan siswa bebas memilih,” tuturnya.
Kendati demikian, Iman setuju bahwa penghapusan jurusan ini dinilai lebih besar fleksibel bagi siswa karea tidak ada dikotak-kotakkan lagi dengan jurusan IPA, IPS atau Agama. Sehingga tiada ada diskriminasi prodi di mana hendak melanjutkan kuliah.
Kemendikbudristek baru hanya mengumumkan menghapus penjurusan di jenjang Sekolah Menengah Atas atau SMA yang akan diterapkan pada tahun ajaran 2024/2025. Kepala Badan Standar Nasional Kurikulum dan juga Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Studi dan juga Teknologi atau Kemendikbudristek, Anindito Aditomo menjelaskan peniadaan jurusan dalam SMA merupakan bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka yang mana sudah ada diterapkan bertahap sejak 2021.
Sampai 2024, penerapan Kurikulum Merdeka sudah ada mencapai 90 sampai 95 persen untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta SMA atau SMK.
“Pada kelas 11 kemudian 12 SMA murid yang mana sekolah menggunakan Kurikulum Merdeka dapat memilih mata pelajaran secara lebih banyak leluasa sesuai minat, bakat, kemampuan lalu aspirasi studi lanjutnya,” kata Anindito dihubungi Tempo melalui arahan singkat pada Jumat, 19 Juli 2024.
Dia menunjukkan bagi murid yang mana ingin melanjutkan kuliah dalam bidang teknik bisa saja memilih pelajaran seperti matematika, fisika tanpa mengambil pelajaran biologi. “Sebaliknya apabila murid ingin mengambil kedokteran dapat menggunakan jam pelajaran untuk mapel biologi dan juga kimia. Tanpa harus mengambil matematika tingkat lanjut,” paparnya.
Anindito berharap hal itu dapat lebih tinggi membantu fokus siswa pada memulai pembangunan pengetahuan yang mana relevan untuk minat juga rencana studi murid selanjutnya.
Pilihan editor: Pengamat Skor Pengangkatan Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu sebagai Kompromi Transisi
Artikel ini disadur dari P2G Khawatir Penghapusan Jurusan di Jenjang SMA Membuat Guru Kehilangan Jam Mengajar
