Bank Indonesia memperjelas ketentuan biaya Merchant Discount Rate (MDR) QRIS yang berlaku bagi pedagang pada Oktober 2026. Kebijakan yang mulai diterapkan pada 1 Oktober 2026 ini memberikan pembebasan biaya MDR untuk transaksi dengan nominal tertentu, termasuk perluasan tarif 0% bagi berbagai kategori merchant. Dalam dunia Bisnis, pemahaman terhadap aturan tersebut sangat penting karena biaya transaksi dapat memengaruhi penerimaan usaha dan pengelolaan keuangan harian. Pedagang perlu mengetahui perbedaan tarif berdasarkan kategori usaha, batas nominal pembayaran, serta ketentuan pembebanan biaya. Dengan memahami aturan terbaru, pelaku UMKM dapat menggunakan QRIS secara lebih tepat, transparan, dan efisien.
Bank Indonesia Perluas Kebijakan MDR QRIS pada Oktober 2026
Bank sentral Republik Indonesia menerapkan perluasan kebijakan biaya transaksi QRIS yang diberlakukan mulai tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan tersebut diumumkan pada 17 Agustus 2026 sebagai langkah mendukung efisiensi transaksi elektronik. Melalui perubahan ini, transaksi QRIS sampai dengan Rp100.000 mendapatkan fasilitas MDR 0% pada seluruh kategori pedagang. Khusus bagi kelompok tertentu, usaha mikro tetap memperoleh pembebasan hingga Rp500.000 per transaksi. Perluasan pembebasan biaya ini perlu dipahami oleh pengelola Bisnis.
Sebelum menghitung dampak terhadap usaha, pelaku Bisnis sebaiknya memahami mekanisme biaya QRIS. MDR merupakan biaya layanan yang dibayarkan pedagang melalui penyelenggara jasa pembayaran. Ketika pelanggan membayar menggunakan QRIS, tarif layanan ditentukan berdasarkan kelompok pedagang dan besarnya transaksi. Namun demikian, MDR bukan biaya yang dipungut untuk keuntungan bank sentral. Biaya ini berkaitan dengan layanan industri sistem pembayaran. Dengan penjelasan ini, pengusaha lebih mudah memahami potongan penerimaan QRIS.
Ketentuan Biaya QRIS untuk Usaha Mikro hingga Merchant Khusus
Menurut pengaturan biaya QRIS yang efektif pada awal Oktober 2026, pedagang yang diklasifikasikan sebagai usaha mikro mendapatkan tarif MDR 0% untuk transaksi sampai dengan Rp500.000. Untuk transaksi dengan jumlah di atas Rp500.000, biaya pemrosesan ditetapkan pada tingkat 0,3%. Sementara itu, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar memperoleh MDR 0% untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Apabila pembayaran melewati ambang Rp100.000, biaya pemrosesan yang dikenakan mencapai 0,7%. Karena batas nominalnya tidak sama, pengusaha harus mengetahui kategori usaha yang tercatat pada penyedia QRIS.
Selain kategori usaha reguler, skema biaya QRIS mencakup kelompok layanan dengan tarif berbeda. Untuk kategori pendidikan, transaksi sampai dengan Rp100.000 dikenakan MDR 0%, sedangkan pembayaran lebih dari Rp100.000 mengikuti MDR 0,6%. Untuk merchant stasiun pengisian bahan bakar umum, transaksi hingga Rp100.000 dibebaskan dari biaya MDR, sementara nominal lebih dari Rp100.000 menggunakan tarif sebesar 0,4%. Untuk kategori layanan publik tertentu, termasuk BLU, PSO, transaksi pemerintah, dan donasi sosial nirlaba, tarif pemrosesan tetap ditetapkan sebesar 0%.
Contoh Biaya MDR QRIS bagi Pelaku Bisnis dan UMKM
Setelah memahami pembagian tarif, hal yang perlu dipelajari adalah menghitung biaya MDR pada transaksi sebenarnya. Dalam penghitungan dasar, potongan layanan dihitung dari nominal pembayaran dikalikan tingkat MDR. Sebagai contoh, sebuah usaha mikro menerima pembayaran QRIS sebesar Rp400.000. Karena nominal tersebut tidak melebihi Rp500.000, tidak terdapat potongan MDR. Apabila merchant yang sama menerima Rp600.000, tarif 0,3% menghasilkan biaya Rp1.800. Hasil simulasi ini bukan dihitung hanya dari selisih nominal di atas Rp500.000.
Pada kategori usaha kecil, menengah, dan besar, perhitungan mengikuti ambang Rp100.000. Sebagai ilustrasi, pembayaran QRIS sebesar Rp75.000 memiliki biaya MDR Rp0. Sebaliknya, apabila pelanggan membayar Rp150.000, MDR 0,7% setara dengan tarif pemrosesan Rp1.050. Dengan demikian, penerimaan setelah MDR menjadi Rp148.950, sebelum memperhitungkan pengeluaran lain yang mungkin berlaku. Untuk merchant pendidikan, transaksi Rp200.000 dengan MDR 0,6% menimbulkan potongan MDR Rp1.200. Melalui latihan perhitungan sederhana, pedagang dapat memahami perbedaan potongan menurut kategori.
Larangan Membebankan Biaya MDR QRIS kepada Konsumen
Aspek mendasar dalam penggunaan QRIS untuk Bisnis adalah ketentuan bahwa MDR menjadi tanggungan merchant. Berdasarkan ketentuan pemrosesan QRIS, pengeluaran layanan QRIS menjadi tanggung jawab penerima pembayaran. Karena itu, penjual tidak diperbolehkan menambahkan biaya khusus kepada pelanggan akibat penggunaan QRIS. Untuk menggambarkan penerapannya, produk dengan harga Rp50.000 tidak semestinya menjadi lebih mahal akibat pungutan surcharge QRIS. Aturan tersebut penting untuk menjaga perlindungan konsumen. Pengelola usaha harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
Dalam praktik operasional, pengelola toko sebaiknya membedakan potongan MDR dari pengeluaran operasional. Biaya produksi, sewa tempat, tenaga kerja, dan kebutuhan pemasaran tetap perlu diperhatikan dalam penyusunan struktur biaya. Namun demikian, pengeluaran usaha bukan alasan untuk menarik biaya tambahan QRIS dari konsumen. Sebagai langkah pengelolaan, pedagang dapat membedakan nilai transaksi dengan penerimaan setelah potongan. Dengan pencatatan yang rapi, kondisi keuangan Bisnis dapat dinilai secara lebih akurat.
Strategi Pedagang Menyesuaikan Operasional dengan Tarif MDR QRIS Terbaru
Pemberlakuan skema biaya QRIS pada Oktober 2026 harus dipahami oleh petugas penerima pembayaran. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah mengecek klasifikasi usaha pada penyedia QRIS. Klasifikasi tersebut menjadi dasar penggunaan tarif yang sesuai. Apabila pedagang menemukan perbedaan tarif, pengusaha dapat meminta klarifikasi kepada penyedia QRIS. Selain itu, laporan transaksi harian perlu diperiksa secara teratur. Dengan langkah administrasi yang konsisten, selisih transaksi lebih mudah ditelusuri.
Di samping melakukan penyesuaian administrasi, pemilik toko juga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan transaksi. Penerapan metode QRIS berdasarkan kebutuhan operasional harus mempertimbangkan kemudahan penggunaan serta keamanan. Setelah konsumen memindai dan membayar, petugas perlu memastikan pembayaran benar-benar tercatat. Informasi yang hanya ditunjukkan melalui layar pembeli belum cukup untuk memastikan dana berhasil diterima. Di samping langkah keamanan tersebut, penerapan panduan transaksi yang sederhana dapat membantu mengurangi kesalahan operasional. Dengan strategi yang tepat, QRIS menjadi sarana pembayaran yang mendukung perkembangan Bisnis.
Kesimpulan Ketentuan MDR QRIS bagi Pedagang pada Oktober 2026
Perluasan kebijakan MDR QRIS pada Oktober 2026 menjadi informasi yang perlu dipahami seluruh kategori merchant. Penerapan tarif 0% pada transaksi QRIS hingga Rp100.000 secara lebih luas memberikan manfaat biaya bagi transaksi bernilai kecil. Khusus dalam klasifikasi usaha mikro, usaha mikro masih menikmati pembebasan biaya pada transaksi maksimal Rp500.000. Berkat pemahaman terhadap klasifikasi merchant dan besaran MDR, pengelola Bisnis dapat menilai pengaruh biaya pembayaran terhadap arus kas.
Tidak cukup hanya mengetahui persentase MDR, pelaku usaha perlu mematuhi larangan surcharge. Pengawasan kategori usaha, pengecekan laporan penerimaan, serta edukasi petugas menjadi langkah penting dalam penggunaan QRIS. Berkat pengelolaan pembayaran digital yang disiplin, pengusaha berbagai skala dapat mengurangi kesalahan pengelolaan transaksi. Menurut Anda, bagaimana perubahan tarif QRIS memengaruhi penggunaan pembayaran digital di lingkungan Bisnis? Bagikan pengalaman atau pandangan Anda agar pemahaman tentang penggunaan QRIS dalam Bisnis terus berkembang.
