DKI Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan penyaluran beras Proyek Stabilisasi Pasokan lalu Harga Pangan (SPHP) akan lebih banyak fokus pada wilayah yang tersebut biaya beras mediumnya lebih lanjut besar dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
Deputi Sektor Ketersediaan juga Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengemukakan pada wilayah yang mana disebut "merah" atau memiliki nilai tukar membesar dibandingkan dengan tempat lainnya seperti Kepulauan Maluku serta Papua.
"Indikator keberhasilan kegiatan beras SPHP kali ini bukanlah besar yang tersebut disalurkan, tapi efektivitas pada penurunan nilai tukar pada wilayah yang tersebut disalurkan," ujar Ketut ke Jakarta, Selasa.
Menurut Ketut, salah satu langkah yang digunakan bisa saja direalisasikan adalah dengan menggandakan pasokan ke wilayah tersebut.
Misalnya, kata Ketut, apabila di dalam Papua biasa mendapat 1.000 ton beras maka akan digandakan berubah jadi 2.000 ton beras. Upaya ini diyakini Ketut dapat menekan nilai beras di tempat yang dianggap setiap saat tinggi.
Lebih lanjut, Ketut menyampaikan penyaluran beras SPHP dengan total yang sejenis rata pada tiap daerah, tiada lagi sanggup diterapkan pada 2025.
"Jangan sampai kejadiannya, kita laksanakan SPHP, membiarkan semuanya begini sekadar (volume beras yang sama), tapi tidak ada ada penurunan harga. Ini adalah berubah jadi koreksi kami, evaluasi kami pada tahun 2023-2024," kata Ketut.
Diberitakan sebelumnya, Bapanas akan memberikan sanksi terhadap penjual yang jual beras Stabilisasi Pasokan juga Harga Pangan (SPHP) di menghadapi nilai eceran tertinggi (HET) sebesar Rp12.500 per kilogram.
"Ini adalah beras pemerintah, begitu beras pemerintah maka penerapan HET-nya berubah menjadi wajib. Wajib dan juga apabila dilanggar ada sanksi," ujar Ketut.
Ketut menyampaikan seluruh pihak terkait harus mematuhi aturan yang dimaksud berlaku untuk SPHP. Dengan demikian, biaya beras yang diterima oleh konsumen sesuai dengan HET.
Penyaluran beras SPHP sendiri merupakan upaya dari pemerintah untuk menekan tarif beras. Oleh karenanya, ia menekankan tidak ada boleh ada permainan tarif dalam tingkat pengecer.
Artikel ini disadur dari Bapanas: Program SPHP fokus di wilayah dengan harga beras di atas HET
