Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI
PERTUMBUHAN sektor ekonomi rutin dianggap sebagai indikator utama keberhasilan perkembangan nasional, akibat mencerminkan peningkatan aktivitas perekonomian kemudian kapasitas produksi suatu negara. Indonesia, sebagai salah satu negara tumbuh di tempat ASEAN, sudah berhasil mempertahankan laju perkembangan sektor ekonomi dalam menghadapi 5% selama enam kuartal terakhir.
Data BPS mencatatkan bahwa kegiatan ekonomi Indonesia berhasil meningkat sebesar 5,11% (yoy) pada triwulan pertama 2024, sementara di tempat triwulan kedua 2024 pertumbuhan dunia usaha mencapai 5,05% (yoy).
Meski pertumbuhan perekonomian Indonesia masih tergolong stabil di tempat Tengah berbagai gejolak perekonomian dunia, tantangan lain muncul di bentuk ketidakmerataan pendapatan per kapita antarwilayah. Bahkan, ketimpangan yang disebutkan tampak jelas ketika partisipasi sektor ekonomi nasional didominasi oleh beberapa wilayah seperti Pulau Jawa, yang mana menyumbang lebih tinggi dari 57% dari total Barang Domestik Bruto (PDB) nasional.
Di sisi lain, wilayah-wilayah seperti Papua, Kalimantan, serta Nusa Tenggara masih tertinggal sangat di hal sumbangan terhadap Ekonomi Nasional lalu memiliki tingkat pendapatan per kapita yang dimaksud jarak jauh lebih besar rendah.
Sejatinya, ketimpangan kerap terjadi akibat sumber daya serta pembangunan ekonomi yang tersebut cenderung terpusat di dalam sektor modern atau wilayah tertentu, sementara sektor tradisional pada tempat tertinggal kurang mendapat perhatian. Dalam dunia ekonomi, konsep “Dualistik Ekonomi” yang disebutkan dikemukakan oleh W. Arthur Lewis, menjelaskan bahwa sejatinya terdapat dua sektor dunia usaha yang tersebut berbeda pada suatu negara, yakni sektor modern yang digunakan berprogres pesat pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kemudian sektor tradisional yang mana stagnan di tempat wilayah tertinggal.
Oleh sebab itu, demi mengatasi ketimpangan tersebut, maka intervensi pemerintah mutlak diperlukan. Teori perekonomian Keynesian menyarankan bahwa pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dasar juga layanan masyarakat seperti lembaga pendidikan lalu kemampuan fisik dapat meningkatkan permintaan agregat kemudian membantu peningkatan kegiatan ekonomi di area wilayah-wilayah tertinggal.
Pengeluaran dalam sektor-sektor tersbeut diyakini tiada hanya sekali dapat meningkatkan lapangan kerja dan juga produktivitas semata, melainkan juga menciptakan efek pengganda yang menggerakkan pengerjaan perekonomian yang mana lebih banyak merata dalam seluruh wilayah. Artinya, harapan terhadap pertumbuhan kegiatan ekonomi yang stabil dapat disertai dengan peningkatan kesetaraan kesejahteraan dapat diupayakan.
Percepatan Konvergensi dalam Indonesia
Konvergensi adalah proses pada mana wilayah dengan pendapatan rendah cenderung mengejar wilayah dengan pendapatan tinggi. Menurut Barro serta Sala-i-Martin (1992), konvergensi dapat dilihat sebagai proses, di dalam mana wilayah yang digunakan tertinggal mencoba untuk mengejar area yang dimaksud kaya.
Teori konvergensi ini didasarkan pada model pertumbuhan sektor ekonomi neoklasik yang mana menganggap bahwa wilayah berpendapatan rendah pada akhirnya akan mencapai titik kesetimbangan (steady state) dengan wilayah berpendapatan tinggi.
Konvergensi dibagi menjadi tiga jenis yakni konvergensi sigma, konvergensi beta absolut, dan juga konvergensi beta kondisional. Konvergensi sigma mengukur tingkat kesenjangan antarwilayah pada periode tertentu. Sementara itu, konvergensi beta absolut menunjukkan seberapa cepat wilayah berpendapatan rendah dapat meningkat tambahan cepat dibandingkan dengan wilayah berpendapatan tinggi. Di sisi lain, konvergensi beta kondisional mempertimbangkan variabel lain selain pendapatan awal yang digunakan dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan.
