JAKARTA – Organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ), Garda Bangsa, mengultimatum dan juga berencana melayangkan somasi pasa pihak-pihak yang digunakan ingin mengatur muktamar tandingan. Termasuk para pihak event organizer (EO) hingga lokasi penyedia tempat muktamar.
“Kami tidak ada segan-segan untuk mensomasi pihak event organizer maupun hotel dimana penyelenggaraan kegiatan atau kumpulan-kumpulan menghadapi nama muktamar tandingan yang dimaksud akan dilaksanakan,” kata Sekjen Dewan Koordinator Nasional (DKN) Garda Bangsa M Rodli Kaelani dalam Kantor DPP PKB, DKI Jakarta Pusat, Hari Sabtu (31/8/2024).
Langkah itu dilaksanakan lantaran Rodli menilai rencana muktamar tandingan merupakan ilegal. Pasalnya, kata dia, PKB telah terjadi menyelenggarakan Muktamar yang dilaksanakan di tempat Bali pada 24-25 Agustus 2024.
“Muktamar yang dilaksanakan dalam Bali dihadiri oleh Wakil Presiden, mewakili negara sebagai bentuk pengakuan eksistensi serta penghormatan untuk partai politik. Bahkan dihadiri oleh Menko Polhukam untuk menghargai kemudian menghormati Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai kebijakan pemerintah yang sah di tempat Republik ini,” terang Rodli.
Kendati demikian, Rodli memohon agar pihak-pihak yang tersebut bergerak mengatur muktamar tandingan tak bertindak konyol. Untuk itu, ia berkata, PKB siap untuk menghadapi kegiatan yang dimaksud ilegal tersebut.
“Kami juga berkoordinasi dengan aparat untuk menindaklanjuti apabila isu-isu muktamar tandingan yang digunakan konyol yang disebutkan akan dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu,” ucap Rodli.
