Jakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menunjuk Menteri Koordinator Sektor Pembangunan Orang juga Kebudayaan Muhadjir Effendi sebagai ketua regu pengelola tambang setelahnya organisasi Islam yang disebutkan memutuskan menerima izin bisnis pertambangan (IUP) dari pemerintah.
“Kami menyusun pasukan pengelolaan tambang yang digunakan diketuai oleh Prof Muhadjir Efendy,” ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir ketika konferensi pers di dalam Sleman, DIY, Minggu, 28 Juli 2024.
Dalam bentuk kepengurusan PP Muhammadiyah, Menko PMK Muhadjir Effendy menjabat sebagai ketua bidang ekonomi, bisnis, serta bidang halal.
Dalam kesempatan itu, Haedar menegaskan bahwa penunjukan Muhadjir bukanlah di tempat sebagai Menko PMK.
Kepada awak media, Muhadjir Effendi mengaku baru mengetahui penunjukan dirinya sebagai ketua kelompok pengelola tambang Muhammadiyah.
“Saya malah baru tahu,” ujar dia.
Menko PMK itu mengutarakan belum berencana mengomunikasikan dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait dengan kebijakan PP Muhammadiyah menerima hal tersebut.
“Belum, baru diinformasikan tadi masa sudah ada mau (komunikasi dengan Menteri Investasi). Nanti saya kabari kalau telah jalan,” kata dia.
Dalam susunan regu pengelola tambang tersebut, PP Muhammadiyah menunjuk Muhammad Sayuti sebagai sekretaris beserta anggota yang mana terdiri berhadapan dengan Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, M Nurul Yamin, lalu M Azrul Tanjung.
Sebelumnya, PP Muhammadiyah memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang digunakan ditawarkan oleh pemerintah pasca mencermati masukan, kajian, dan juga beberapa kali pembahasan pada rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024.
Keputusan yang disebutkan disebutkan berdasar pada kajian kemudian masukan yang dimaksud komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga dalam lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi serta pihak-pihak terkait lainnya.
Akan Temui Jokowi
PP Muhammadiyah segera mengkaji persoalan posisi izin pertambangan yang dimaksud akan diberikan pemerintah untuk ormas keagamaan bersama Presiden Joko Widodo.
“Kami akan bicarakan dengan pemerintah, khususnya dengan Pak Presiden Jokowi juga juga Pak Menteri Bahlil (Menteri Investasi) serta juga mungkin saja Menteri ESDM, lokasi mana yang digunakan diperuntukkan bagi Muhammadiyah,” kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti.
Selain tentang kepastian lokasi, PP Muhammadiyah juga belum mengetahui berapa luas lahan tambang yang digunakan diizinkan untuk dikelola.
Meski demikian, mengacu Peraturan otoritas Nomor 25 Tahun 2024, kata dia, jenis usaha tambang yang dimaksud akan datang dikelola Muhammadiyah kemungkinan besar batubara.
“Itu sementara yang tersebut kami terima, dari peraturan pemerintahnya juga mengumumkan seperti itu,” kata dia.
Setelah menerima konsesi atau izin bisnis pertambangan (IUP) dari pemerintah, PP Muhammadiyah akan membentuk badan bisnis khusus yang nantinya ditetapkan pada Surat Keputusan PP Muhammadiyah.
“Akan dibentuk badan usaha milik Muhammadiyah yang tersebut nanti namanya kita belum tahu, kemudian insyaallah kami memiliki pengalaman juga sumber daya manusia untuk mengatur itu,” ujar dia.
Dia menjelaskan badan bisnis itu akan dibahas dengan regu pengelola tambang Muhammadiyah yang telah lama dibentuk.
“Jadi Muhammadiyah tidak ada bekerja sendiri, Muhammadiyah akan bermitra dengan lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang mana mempunyai pengalaman pada pengelolaan tambang,” kata dia.
Selain Muhammadiyah, organisasi keagamaan yang dimaksud siap berpartisipasi adalah PBNU. Sementara Persekutuan Gereja-Gereja dalam Indonesi (PGI), Kongres Waligereja Negara Indonesia (KWI), Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), dan juga Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) telah menyatakan menolak IUPK.
Artikel ini disadur dari Ditunjuk Pimpin Tim Tambang Muhammadiyah, Menko Muhadjir: Saya Baru Tahu
