Jakarta – Pengurus Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas, mengutarakan sebelum memutuskan menerima tawaran pemerintah mengurus izin usaha pertambangan atau IUP, organisasi itu menemui pelaku bisnis tambang. Pertemuan itu membicarakan pengalaman wirausaha itu kelola tambang.
“Yang pertama kami dialog dengan para pengusaha, bagaimana pengalaman kalian pada mengolah tambang,” kata anggota PP Muhammadiyah Anwar Abbas, melalui sambungan telepon pada Rabu malam, 24 Juli 2024.
Anwar mengatakan, ketika itu para pimpinan di dalam organisasi kemasyarakatan keagamaan cetusan kyai Ahmad Dahlan, itu juga menanyakan perihal konsep pengelolaan tambang ramah lingkungan hingga pengelolaan dengan konsep ramah sosial.
“Ya, dia memaparkan kami bisa saja bukan ramah lingkungan, kami juga bisa saja ramah lingkungan. Kami bisa jadi tidaklah ramah sosial, kami juga bisa jadi ramah sosial,” tutur dia. Setelah mengerti akan penjelasan para entrepreneur tambang, kata Anwar, para pimpinan Muhammadiyah segera menemui Menteri Investasi/Badan Kesepahaman Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Dengan Bahlil, para pentolan Muhammadiyah itu membicarakan persoalan pengelolaan tambang. “Setelah pagi bertemu entrepreneur tambang, siangnya kami diskusi dengan Bahlil, sorenya kami bertemu dengan JK (Jusuf Kalla),” ujar dia. Anwar tak ingat persis hari perjumpaan itu. Ia menyatakan penghadapan itu berlangsung dua atau tiga pekan lalu.
Ketua Lingkup UMKM, Pemberdayaan Masyarakat, kemudian Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah itu juga enggan menjelaskan siapa para pengusaha perusahaan tambang yang digunakan ditemui sebelum merek menemui Bahlil lalu mantan duta presiden Jusuf Kalla itu. “Yang jelas merek pelaku bisnis tambang, yang tersebut sudah ada berpengalaman mengurus tambang,” kata dia, sembari menolak menyampaikan jika pelaku bisnis itu.
Kepada Tempo, Anwar mengungkapkan PP Muhammadiyah sudah ada memutuskan menerima izin bisnis pertambangan atau IUP. Keputusan ini diputuskan ketika rapat pleno. “Sudah diputuskan pada rapat pleno PP Muhammadiyah, telah menyetujui,” ucap Anwar. Rapat pleno ini diselenggarakan pada Sabtu, 13 Juli 2024.
Pilihan Editor: Sandiaga Jaminan Tiket Pesawat akan Turun sebelum Pemerintahan Jokowi Digantikan Prabowo
Artikel ini disadur dari Anwar Abbas Cerita Pertemuan sebelum PP Muhammadiyah Terima Izin Tambang Ormas
