JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) periode 2014-2015 Andrinof Chaniago mengungkapkan kebijakan pemberian HGB dan juga HGU selama banyak tahun merupakan sesuatu yang digunakan kebablasan.
Andrinof menilai pemodal atau para pelaku usaha akan otomatis tertarik untuk berinvestasi ke sebuah wilayah ketika mengawasi kesempatan bidang usaha di tempat kawasan tersebut. Alih-alih memberikan insentif untuk para investor, kebijakan yang disebutkan justru dianggap kelewatan.
“Tidak perlu itu (pemberian HGU lalu HGB hampir 2 abad), itu kebablasan,” ujar Andrinov di acara Peluncuran Buku ‘9 Alasan serta 8 Harapan Memindahkan Ibukota’ dalam Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024).
Menurutnya, kesempatan bidang usaha akan tercipta ketika sebuah lingkungan hidup serta berprogres pada sebuah wilayah. Maka yang mana penting untuk dipastikan adalah pembangunan biosfer kota terlebih dahulu sebelum mengundang pemodal masuk ke IKN.
“Biar cuma nanti kalau kesempatan perusahaan itu muncul otomatis pemodal baru akan tertarik, yang mana saya ingatkan sekarang ga kemungkinan besar kan penanam modal masuk sekarang, berat,” kata Andrinof.
“Maka bangun rumah sakit, relevan, sekolah, relevan, supermarket, relevan, taman rekreasi tempat hiburan ASN, relevan. Tapi nyari, mengundang pemodal yang tersebut mau taruh Rp50 triliun itu tiada logis,” tambahnya.
Seperti diketahui pada waktu ini pemerintahan mengeluarkan kebijakan untuk pemberian HGB (Hak Guna Bangunan) untuk calon pemodal IKN selama 180 tahun, atau HGU (Hak Guna Usaha) selama 190 tahun. Harapannya skema ini menjadi insentif khusus bagi calon penanam modal IKN sebagai pemanis alias pelaris investasi.
Mengingat porsi pembiayaan APBN dipatok semata-mata 20% dari proyeksi permintaan dana pengerjaan IKN sebesar Rp466 triliun hingga tahun 2045 mendatang. Sehingga porsi pembiayaan dari badan bidang usaha memegang harapan besar untuk keberlangsungan serta keberhasilan proyek Ibukota baru tersebu
