Jakarta – Keputusan Pengurus Pusat Muhammadiyah untuk menerima izin usaha pertambangan (IUP) khusus dari pemerintah, tidak ada juga merta disambut positif oleh seluruh kader. Beberapa pada antaranya merasa kecewa akan langkah ini.
Ketua Majelis Hukum juga Hak Asasi Individu PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, misalnya. Meski menyatakan menghormati kebijakan pimpinan. Namun, langkah ini dinilai mengecewakan dikarenakan sarat akan nuansa politis.
“Secara pribadi saya kecewa. Karena kalau mau mengajukan, semestinya diajukan secara reguler, tidak melalui hak Istimewa dengan memanfaatkan PP Nomor 25 Tahun 2024 ini,” kata Trisno pada waktu dihubungi Tempo, Senin, 29 Juli 2024.
Adapun, pemerintah menerbitkan Peraturan otoritas Nomor 25 Tahun 2024 sebagai revisi dari Peraturan eksekutif Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Acara Usaha Pertambangan Mineral serta Batubara.
Beleid ini diteken Presiden Joko Widodo pada 30 Mei lalu. Aturan ini memberikan regulasi anyar terhadap organisasi masyarakat atau ormas keagamaan, dalam mana mereka dapat mengajukan atau diberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus alias WIUPK dari pemerintah.
Dalam kunjungan kerja ke Batang, Jawa Tengah pada Jumat, 26 Juli kemarin, Presiden Jokowi, menjelaskan alasannya menerbitkan PP Nomor 25 Tahun 2024 yang dimaksud memberikan WIUPK terhadap ormas keagamaan.
Ia mengklaim, penerbitan PP yang disebutkan didasari menghadapi komplain Publik manakala dirinya melakukan dialog di dalam pondok pesantren dan juga masjid. Jokowi mengatakan, ormas keagamaan menyanggupi apabila diberikan konsesi untuk menjalankan tambang, bukanlah semata-mata perusahaan besar.
Kemudian, Jokowi melanjutkan, alasan lainnya dari penerbitan PP Nomor 25 Tahun 2024, ialah untuk memberikan pembagian merata sekaligus keadilan ekonomi.
Ia kembali mengklaim, bahwa pemerintah juga tiada menunjuk ormas keagamaan tertentu untuk mengajukan IUP. Sebab, pemerintah hanya sekali bersifat menyediakan peraturannya.
“Yang mengatur juga bukanlah ormas langsung, tapi badan usaha pada bawah naungan ormas, misalnya koperasi, PT atau CV,” kata Presiden Jokowi, Jumat, 26 Juli 2024 diambil dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Selang beberapa jam pasca PP Muhammadiyah menyatakan sikap menerima IUP yang mana ditawarkan pemerintah, beberapa orang kader ke area melampiaskan kekecewaan dengan melakukan pergerakan pergi dari dari grup percakapan WhatsApp Pengurus Wilayah Muhammadiyah.
Salah satunya, ialah grup WhatsApp Muhammadiyah Sragen, lalu Pengurus Pusat ‘Aisyiah Wonosari. Tempo menerima tangkapan layar mengkritik yang dimaksud dari banyak kader di dalam PP Muhammadiyah.
Di luar kepengurusan, penolakan juga dilayangkan beberapa aktivis dari berubah-ubah Lembaga, akademisi dan juga kader Muhammadiyah. Mereka tegabung pada forum Cik Di Tiro.
Forum ini mengatur demonstrasi sejak hari pertama Konsolidasi Nasional Muhammadiyah dihelat. Bahkan, juga membakar kartu keanggotaan Muhammadiyah sebagai bentuk mengkritik simbolik.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir, tak membantah akan adanya perdebatan internal di dalam Muhammadiyah ihwal langkah menerima IUP dari pemerintah ini.
Ia mengutarakan argumentasi pihak yang dimaksud tak setuju berubah menjadi komponen panduan Muhammadiyah pada mengatur tambang nanti. Ia menegaskan, Muhammadiyah tidak ada anti terhadap kritik juga demonstrasi.
“(Perdebatan internal) Biasa ke Muhammadiyah, sewaktu ambil langkah selalu ada yang digunakan kontra serta punya argumen” kata Haedar.
Pada Ahad, 28 Juli kemarin, PP Muhammadiyah, memutuskan menerima tawaran IUP khusus dari pemerintah. Alasannya, hasil pleno pada 13 Juli lalu, lalu Konsolidasi Nasional yang dimaksud dilangsungkan selama 2 hari sejak 27-28 Juli kemarin.
Konsolidasi Nasional ini dihadiri pimpinan pusat Muhammadiyah, Majelis, Lembaga, Biro, Organisasi Otonom Level Pusat, Pengurus Wilayah Seluruh Indonesia, Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah serta ‘Aisyiah, juga Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah.
“Kami mengawasi nilai positif tambang itu seperti sebuah kehidupan, persis seperti itu juga pro kontranya,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir pada jumpa pers, Ahad, 28 Juli 2024, kemarin.
Artikel ini disadur dari Kecewa Kader Setelah Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang Ormas
