JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup kemudian Kehutanan (KLHK) terus berikrar di mengatasi pembaharuan iklim, khususnya terkait penurunan emisi karbon. Hal ini dikatakan oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya.
Sebagai National Focal Point Agenda Iklim Global untuk Indonesia, KLHK dengan Kementerian Friends of NDC juga juga sama-sama para pemangku kepentingan, berdiskusi pada rangka perampungan update NDC yang mana kedua, pada kegiatan Komunikasi Publik Second Nationally Determined Contribution (SNDC) di area Jakarta, Selasa 20 Agustus 2024.
Menteri Siti Nurbaya di arahannya menyampaikan, perjalanan rencana iklim pada Indonesia, selama 10 tahun dengan tahapan kerja komitmen Indonesia melalui Intended-NDC, Updated-NDC, Enchanced-NDC juga untuk ketika ini dengan Second-NDC.
“Perjalanan serta tahapan penting peran di komitmen iklim Indonesia harus dipahami dan juga implementasinya lalu keberhasilannya hingga sekarang dalam tahun 2024,” kata Menteri Siti di keterangannya, Kamis (22/8/2024).
“Sebelumnya kita telah lama menegaskan NDC pada Paris Agreement lalu submitt ke PBB pada New York tahun 2016 dengan nomor 29 persen; dan juga sebelumnya NDC pada era pemerintahan sebelumnya dengan bilangan bulat 26 persen NDC (dalam rezim Protokol Kyoto),” tambahnya.
Menteri Siti menjelaskan, pihaknya sanggup membedakan dengan jelas konvensi pada rezim Kytoto Protokol; kemudian Konvensi pada rezim Paris Agreement, dengan rambu-rambu yang mana berbeda serta menghadirkan konsekuensi yang digunakan berbeda bagi negara pihak termasuk bagi kerja-kerja kita di tempat Indonesia.
“Dalam hampir 10 tahun ini hasilnya secara umum diakui internasional cukup baik,” arahan Menteri Siti Nurbaya.
Lebih lanjut Menteri menegaskan, setiap negara memiliki kewajiban memenuhi komitmen di penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) kemudian pada pengembangnnya dengan guidelines dan juga rambu-rambu yang ditegaskan di konvensi UNFCCC.
Menurutnya, Indonesia telah dilakukan mengembangkan langkah-langkah pada rencana iklim dengan mengikuti konvensi global di rambu-rabu dasar Pancasila lalu UUD 1945.
“Saya terus menerus memohon untuk seluruh jajaran KLHK untuk selalu menggunakan pisau analisis Pancasila juga UUD 1945 untuk setiap program internasional yang dimaksud dilaksanakan dalam Indonesia/KLHK, untuk komitmen global yang mana wajib kita penuhi,” ujarnya.
