DKI Jakarta – Kementerian Peluang Usaha Pariwisata mengaku sedang mempelajari tren wisata yang dimaksud sekarang terpantau bergeser dari kuantitas menjadi kualitas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.
“Sekarang kita dibebankan dengan devisa yang lebih besar tinggi, spending (pengeluaran) wisatawan juga harus tambahan tinggi. Ketika saya melihat, saat spending, itu berarti warga harus mengeluarkan lebih. Kalau mengeluarkan lebih, berarti harus ada barang yang mana ia beli,” kata Deputi Sektor Industri lalu Penyertaan Modal Kemenpar Rizki Handayani Mustafa pada Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI, dalam Bogor, Selasa.
Rizki mengatakan sektor pariwisata wajib mengikuti tren untuk mencari kesempatan atau pangsa baru yang tersebut dapat menciptakan wisatawan mau mengeluarkan dana tambahan untuk tinggal dan juga menikmati pengalaman berwisata ke Indonesia.
Terkait hal ini, Kementerian Wisata menyadari bahwa terdapat beberapa jumlah lingkungan ekonomi yang tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya seperti wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine) kemudian wisata kebugaran (wellness tourism).
Adapun hal-hal yang digunakan dapat dikembangkan di dalamnya seperti pengembangan marina kemudian boating hingga sektor kapal yacht yang sedang mengalami perkembangan di kawasan Asia.
“Ini yang digunakan kita sedang dorong untuk juga kita kembangkan, masih banyak regulasi yang digunakan tumpang tindih,” ujar dia.
Pihak Kementerian Wisata juga mulai mempertimbangkan adanya wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip, yang dimaksud fokus pada minat-minat tertentu. Contohnya wisata terkait arsitektur Indonesia atau kain tradisional Nusantara (wastra).
“Ini yang bisa jadi kita dapatkan market baru, di luar market-market yang digunakan ada. Mungkin itu niche, tapi ini ada, dan juga beliau dapat spending lebih tinggi banyak,” ucap Rizki.
Dengan banyaknya sasaran baru tersebut, menurutnya amat penting bagi pemerintah maupun asosiasi untuk menciptakan paket-paket yang mana dapat menunjang pengalaman wisatawan berwisata.
Sementara strategi yang mana berhubungan dengan pariwisata di dalam bulan Ramadhan, Rizki menyoroti adanya potensi bagi pengelola hotel untuk menggaet lebih besar berbagai tamu melalui konsep hotel itikaf di ketika negara sedang menurunkan pengeluarannya untuk belanja.
“Saya pernah ada pengalaman dalam Sahid Hotel, bikin acara itikaf. Jadi mulai dari menyingkap puasa sampai malam, menginap kita di dalam sana. Ada yang nginap pada hotel, ada yang di dalam ballroom-nya saja, jadi itu ada spending,” ujar Rizki.
Dengan demikian, Rizki berharap baik pihak asosiasi maupun stakeholder terkait dapat bersama-sama mencari celah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata, di antaranya menentukan sasaran dan juga paket wisata, model item atau infrastruktur apa semata yang wajib disusun dan juga disediakan.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah memiliki target efisiensi sebesar Rupiah 306 triliun.
Surat menteri itu diterbitkan sebagai perbuatan lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang digunakan ditujukan untuk seluruh gubernur, bupati sampai walikota. Adapun beberapa hal yang tersebut diminta untuk dibatasi yakni belanja untuk kegiatan yang mana seremonial, publikasi hingga seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
Di dalamnya disebutkan bahwa penghematan anggaran bagi K/L ditujukan untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) dengan memotong beberapa pos anggaran ke K/L.
Artikel ini disadur dari Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara
