Jakarta – Kaukus Nusantara untuk Kebebasan Akademik (KIKA), sebuah wadah pergerakan kritis para akademisi, menemukan pola keberulangan ulah buzzer atau kelompok pendengung. Utamanya pada menyerang serta menebar teror terhadap akademisi yang digunakan sedang mencela penguasa. Metodenya acapkali sebagai serangan siber pada media sosial.
“Buzzer secara tidak ada secara langsung dapat menyudutkan aksi peserta didik yang mana kritis,” kata Koordinator KIKA, Satria Unggul Wicaksana Prakasa, untuk Tempo pada Jumat, 19 Juli 2024. Menurut pria yang mana juga Direktur Pusat Studi Anti-Korupsi kemudian Demokrasi Universitas Muhammadiyah Surabaya itu, serangan pendengung diduga bertujuan untuk menggembosi solidaritas pergerakan sipil dari insan kampus.
Fenomena aksi pendengung mulai masif sejak 2019, pada saat pemerintah lalu parlemen merombak undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Merujuk pada kelompok bayaran untuk membela penguasa. Lembaga Penelitian, Pendidikan, lalu Penerangan Sektor Bisnis kemudian Sosial (LP3ES) pernah memetakan kerja-kerja pasukan siber yang memperkuat pelemahan lembaga antirasuah. Lalu menyerang kelompok komunitas sipil yang dimaksud menolak revisi undang-undang.
Kemunculannya makin masif pada saat masyarakat sipil menyalahkan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pendengung tak semata-mata menyerang aktivis juga akademisi, juga bekerja untuk memanipulasi opini untuk memperkuat kebijakan pemerintah yang tersebut keliru. Pola aksi ini bahkan digunakan pada masa pilpres untuk memoles citra jagoan masing-masing.
Menurut Satria, fenomena kelompok buzzer telah ia amati sejak lama. Lantaran ulah dia yang digunakan mengancam serta mengintimidasi pergerakan peserta didik atau akademisi. Salah satu contohnya adalah penggembosan aksi pembebasan uang kuliah tunggal (UKT) yang sedang dikampanyekan pelajar beberapa waktu lalu.
Saat aksi ini bermunculan beberapa bulan terakhir, Satria meninjau terdapat beberapa komentar buzzer dalam media sosial yang tersebut terkesan menyudutkan langkah pelajar untuk bersuara dengan daya kritisnya. “Tak heran lantaran para pakar kemudian siswa atau mereka yang masuk pada kelompok kritis, akan terus disudutkan lalu pendapatnya dibatasi dengan narasi-narasi tertentu.”
Pembungkaman kebebasan sipil melalui kelompok buzzer semata-mata satu dari empat model pelanggaran kebebasan akademik yang mana ditemukan oleh KIKA. Empat model ini di antaranya; serangan terhadap pergerakan mahasiswa, pemberhentian Dekan Fakultas Medis Universitas Airlangga (Unair) secara sepihak, ancaman terhadap insan akademik yang digunakan fokus terhadap advokasi hambatan sumber daya alam, dan juga polemik insan akademik seperti plagiasi karya ilmiah atau pengangkatan guru besar bermasalah.
Pelbagai jenis hambatan itu terpotret pada 27 jenis persoalan hukum yang dimaksud sempat didampingi KIKA pada medio 2023-2024. Masalah-masalah ini kemudian dibahas di reuni tahunan yang digunakan dilakukan di dalam Universitas Gadjah Mada pada 11-12 Juli lalu. Mereka mendapati bahwa teror yang tersebut acapkali menimpa akademisi berjalan terus-menerus memanfaatkan instrumen otoritarianisme digital.
Otoritarianisme digital yang dimaksud dimaksud Satria adalah kemajuan teknologi yang dimaksud dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memantau dan juga mengontrol aktivitas sipil di media sosial. Contohnya adalah serangan siber terhadap aktivitas akademik serta penundukan kampus oleh otoritas negara. Dia nilai sebagai upaya menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan juga pengembangan keilmuan.
Dalam konteks yang dimaksud tambahan luas, menurut KIKA, otoritarianisme digital juga kebebasan akademik juga terkait dengan demokrasi yang tersebut melemah. Represi terhadap kebebasan akademik kemudian pers dapat berubah jadi bagian dari strategi kebijakan pemerintah kekuasaan untuk mengawetkan sistem otoriter.
“Kami berharap outlook kebebasan akademik pada 2024 juga dalam tahun-tahun mendatang, dapat tambahan transparansi lalu akuntabilitas di penyelesaian persoalan integritas akademik,” ucap dia. Dia turut mengupayakan adaptasi insan kampus juga komunitas sipil di membentengi kebebasan akademik yang sedang tertekan akibat serangan, ancaman, serta intimidasi oleh otoritas kekuasaan.
Artikel ini disadur dari KIKA: Pola Berulang Buzzer Membungkam Gerakan Kebebasan Akademik
