JAKARTA – Menteri Koordinator Lingkup Kemaritiman kemudian Pengembangan Usaha (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mencatat Katalog Elektronik (e-Katalog) mampu menghemat anggaran negara hingga beratus-ratus triliun. Jumlah yang dimaksud dibukukan selama satu tahun terakhir.
Menurutnya, satu pembelian item atau barang melalui e-Katalog bisa saja menghemat dana hingga 40 persen. Meski begitu, Luhut enggan merinci nominal atau nomor pasti dari anggaran yang ditekan tersebut.
“Sekarang anda tak tahu selama setahun terakhir ini berapa ratus triliun yang tersebut dihemat KPK, coba dihitung berapa ratus triliun, satu komputer Odo (Deputi Area Wisata kemudian Kondisi Keuangan Kreatif) lapor ke saya satu pembelian laptop, satu item itu bisa jadi menghemat 40 persen dari berapa triliun,” ujar Luhut pada waktu acara Temu Bisnis P3DN VIII, ICE BSD, Selasa (17/9/2024).
Adapun, total item atau komoditas yang digunakan tersedia di area e-Katalog naik signifikan. Hingga pada waktu ini angkanya menyentuh 9,4 jt item yang mana sudah ada melakukan registrasi dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa pemerintahan (LKPP).
Luhut menyebut, pemerintah akan mengelompokan 9,4 jt item tersebut. Selain itu, otoritas akan menyusun kebijakan sektor berdasarkan total item yang digunakan terdaftar pada e-Katalog.
“Sekarang kita lagi mengelompokan itu macam-macam 9,4 jt itu, sehingga itu akan melahirkan satu lapangan usaha policy yang nanti akan kita memulai pembangunan industri-industrinya untuk mensuplai ke e-Katalog kemudian kebutuhan,” paparnya.
“Teman-teman sekalian 9,4 jt itu bukanlah nomor yang tersebut kecil, jadi sebenarnya saya ungkapkan juga untuk bapak Presiden ‘Pak 9,4 jt ini kita telah bisa jadi bikin bidang policy kita’ jadi item apa hanya dari 9,4 jt ini kelompokkan, yang tersebut kita bangun industrinya supaya itu betul-betul mereka captive market pada pada e-katalog tadi,” beber dia.
Di lain siai, Luhut menilai e-Katalog atau perangkat lunak belanja online milik pemerintah dapat menjaga dari tindakan pidana korupsi. Pasalnya, sistem ini bisa saja dipantau secara terintegrasi melalui digitalisasi.
Dia memandang, dengan e-katalog versi 6 yang tersebut diresmikan pada Maret 2024 lalu, perkara anomali biaya bisa saja terpantau. Sehingga, pihak tertentu tidak ada dapat melakukan kecurangan yang dimaksud merugikan negara.
