JAKARTA – Pelaksana Pekerjaan (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Tomsi Tohir menegaskan, pentingnya kepala desa memiliki kemampuan leadership untuk mengembangkan desa. Seorang kepala desa tidaklah semata-mata bertindak sebagai pemimpin formal, tetapi juga menjadi guru juga orang tua yang membimbing masyarakat.
“Kalau beliau (kepala desa) bukan miliki kemampuan leadership meskipun di tempat tingkat desa, maka tidaklah akan mengalami perkembangan desa itu,” jelasnya di Rapat Kerjasama Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Inisiatif Perkuatan Pemerintahan kemudian Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2024 pada Ibukota Indonesia diambil Hari Sabtu (17/8/2024).
Tomsi menyoroti isu subjektivitas dan juga peluang ketidakadilan yang digunakan harus diperbaiki di proses pendataan rakyat kurang mampu di area desa. Menurutnya, kepala desa yang tersebut adil seharusnya mencatatkan lalu memberikan bantuan berdasarkan keperluan masyarakat, tidak afiliasi kebijakan pemerintah atau dukungan pribadi. “Oleh sebab itu kepemimpinan kepala desa ini penting. Itu juga kita lihat kadang-kadang yang digunakan ini dapat, ini yang lebih lanjut miskin bukan dapat, ini dimulai dari pendataan dalam desa,” ujarnya.
Tomsi juga menekankan pentingnya memulai pembangunan sistem pengelolaan keuangan desa yang mana baik, transparan, kemudian akuntabel agar terhindar dari penyalahgunaan. Dana desa harus disadari bukanlah uang pribadi sehingga penggunaannya harus berdampak terhadap konstruksi desa. Dirinya juga memberikan atensi adanya kelompok-kelompok tertentu yang mengantisipasi pembagian ketika dana desa dikucurkan. “Ini bukanlah untuk dibagi-bagi begitu saja, tapi digunakan untuk faedah perkembangan desa,” jelas Tomsi.
Tomsi juga menyerukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa melalui berbagai program. Ini adalah seperti kegiatan Pemberdayaan Kemakmuran Keluarga (PKK) yang digunakan mempunyai kegiatan terkait kondisi tubuh ibu serta anak, dan juga kebersihan dalam desa. Berbagai inisiatif itu penting mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di area desa dan juga tak sedikit hidup miskin.
Selain itu, Tomsi juga memacu percepatan perkembangan sektor ekonomi desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dimaksud efektif. Apalagi BUMDes dapat didukung dengan pemakaian dana desa maksimal 40 persen. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes diakui sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian desa.
“Tapi coba lihat berapa persen BUMDes kita yang tersebut berhasil, hanya sekali beberapa yang mana dapat menghasilkan, yang mana saya cuma ingat itu cuma lima atau enam, yang tersebut dapat menciptakan memiliki penghasilan di tempat menghadapi 5 miliar [rupiah] di 1 tahun,” jelas Tomsi.
Tomsi berharap, penerapan P3PD dapat berjalan dengan baik dan juga menekankan pada kualitas, keberlanjutan, lalu efektivitas program. Tomsi menegaskan bahwa keberhasilan kegiatan tiada cuma bergantung pada satu kali pelatihan, tetapi harus didukung oleh sistem pengawasan, pembelajaran berkelanjutan, serta evaluasi yang terus-menerus.
“Ini perlu dijadikan penekanan, dan juga ini akan berhasil kalau kita sama-sama bekerja kompak juga tidak ada berpikir ‘ini kan kabupaten saya kecil, tiada berpengaruh,’ Tidak ada! Semua berpengaruh, serta inilah yang namanya bakti kita bagi warga kemudian Ibu Pertiwi ini, itu harus disadari,” ucpanya.
