JAKARTA – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo meyakinkan pembentukan kelompok likuidasi untuk membubarkan PT Jiwasraya (Persero) dilaksanakan pada September 2024. Adapun, target likuidasi perseroan pun dilaksanakan bulan ini
“Dalam proses, targetnya bulan ini kita terbentuk pasukan likuidasi,” ujar pria yang tersebut akrab Tiko, dalam Gedung DPR, Hari Senin (2/9/2024).
Sebagai tahapan, Kementerian BUMN juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berada dalam mendiskusikan beberapa poin penting ihwal pembubaran Jiwasraya.
“Kami sedang diskusi dengan OJK akibat likuidasi Jiwasraya ini beda dengan pengadilan niaga seperti yang tersebut lain ya,” paparnya.
Baca Juga: Penyelewengan Jiwasraya Hampir Rp50 Triliun, Bulan Depan Dibubarkan
Perihal aset perseroan, pemegang saham akan menyerahkan terhadap regu likuidasi. Di mana, pasukan akan mengatur mengenai pembagian hasil transaksi jual beli aset perusahaan. Misalnya untuk pemegang polis yang digunakan menolak dipindahkan ke IFG Life hingga kontestan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya.
“Jadi nanti akan dibentuk pasukan likuidasi, nanti regu likuidasi akan mengatur mengenai pembagian hasil perdagangan aset, apakah terhadap pengerjaan polis, apakah juga dari untuk setoran tambahan untuk DPPK-nya,” beber dia.
Sebelum sampai ke tahap likuidasi, perusahaan melintasi beberapa tahapan terlebih dahulu. Direktur Utama Jiwasraya R. Mahelan Prabantarikso merinci tahapan yang tersebut dimaksud, diantaranya pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, proses likuidasi hingga pelaporan likuidasi.
“Mungkin pertama diawali dengan pembatasan kegiatan usaha. Setelah itu ada proses pencabutan izin usaha, dan juga proses likuidasi sampai pelaporan likuidasi, kita mengikuti ketentuan yang dimaksud berlaku saja, intinya begitu,” ujar Mahelan pada waktu ditemui di tempat Kementerian BUMN.
Baca Juga: Erick Thohir Pastikan Perkara Jiwasraya Rampung di dalam Semester I/2024
Dia memastikan, likuidasi Jiwasraya sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Korporasi Asuransi Syariah, Korporasi Reasuransi, Dan Korporasi Reasuransi Syariah.
