JAKARTA – Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengungkap bahwa pendapatan negara dirancang untuk bisa saja mencapai Rp2.996,9 triliun pada tahun 2025. Hal ini disampaikan di acara Penyampaian RUU APBN 2025 yang dimaksud dijalankan dalam Kompleks Parlemen Jakarta, hari terakhir pekan (16/8/2024).
Jokowi merinci, pendapatan negara yang disebutkan akan terdiri dari penerimaan perpajakan juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rancangan pendapatan negara ini disebutnya akan tetap memperlihatkan menjaga iklim penanaman modal serta kelestarian lingkungan juga keterjangkauan layanan publik.
“Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang mana terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun,” ungkap Jokowi pada Pidato Nota Keuangan RAPBN 2025 pada Kompleks Parlemen Jakarta.
Lebih lanjut disampaikan, reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak juga peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan juga administrasi perpajakan, juga pemberian insentif perpajakan yang mana terarah lalu terukur.
Menurut Jokowi, upaya peningkatan PNBP terus diadakan melalui pemakaian teknologi untuk perencanaan lalu pelaporan, penguatan tata kelola serta pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara lalu sumber daya alam, dan juga menggalakkan perubahan layanan.
“Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap Pendapatan Domestik Bruto atau Rp616,2 triliun yang tersebut akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang digunakan aman dan juga dikelola secara hati-hati,” ujar Presiden.
Jokowi mengklaim, otoritas terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, menggalakkan kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Pengembangan Usaha (LPI), serta Special Mission Vehicle (SMV), dan juga peningkatan akses pembiayaan bagi publik berpenghasilan rendah, UMKM, serta Usaha Ultra Mikro.
“Tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5%–5%. Angka kemiskinan diturunkan pada rentang 7–8%. Rasio gini pada kisaran 0,379–0,382. Angka Modal Manusia (IMM) pada level 0,56. Kuantitas Tukar Petani (NTP) ditingkatkan di area kisaran 115–120. Angka Tukar Nelayan (NTN) dijaga pada kisaran 105–108,” imbuhnya.
