JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) menyelenggarakan talkshow bertema ‘Mencari Format Hubungan Industri Berkeadilan dalam Kantor DPTP PKS, Jakarta. Pertemuan ini bertujuan menggali lebih tinggi di format ideal hubungan lapangan usaha yang digunakan berkeadilan dalam Indonesia, khususnya pada konteks peraturan perundang-undangan yang dimaksud mengatur ketenagakerjaan.
Hadir di acara yang disebutkan Wakil Ketua Sektor Ketenagakerjaan DPP PKS Indra MH, Ketua Balitbang DPP PKS Sigit Pramono, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, dan juga Dekan Fakultas Kondisi Keuangan juga Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) Irfan Syauqi Beik.
Dalam sambutannya, Indra menegaskan, PKS mempunyai komitmen kuat di menegakkan konstitusi, khususnya terkait penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja yang mana dianggap tidaklah adil bagi para pekerja.
“Posisi PKS adalah kita konsern menegakkan konstitusi. Ketika Omnibus Law Cipta Kerja dimasukkan ke DPR, sejak awal PKS telah menyatakan menolak RUU Cipta Kerja. Saat proses pengesahan, PKS berada pada garis terdepan pada menolak RUU tersebut. Bahkan, setelahnya disahkan, Presiden PKS mendesak Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan otoritas yang mencabut UU Cipta Kerja,” kata Indra di keterangannya, Rabu (14/8/2024).
Indra menjelaskan, PKS ingin mewujudkan hubungan industrial yang tersebut berkeadilan di tempat Indonesia. Ia menekankan bahwa hubungan industrial yang adil harus memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang tersebut terlibat, baik pekerja maupun pengusaha.
“PKS ingin mewujudkan hubungan industrial berkeadilan, oleh sebab itu negeri ini milik para pekerja, milik pengusaha, milik semuanya,” ujarnya.
Ia berharap talkshow ini menjadi event penting bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan kemudian mencari solusi bersatu terkait hambatan hubungan industrial di tempat Indonesia. “Diharapkan, diskusi ini dapat memberikan kontribusi positif pada upaya mewujudkan hubungan sektor yang dimaksud lebih banyak adil kemudian seimbang dalam masa depan,” kata Indra.
Diskusi di talkshow ini juga mengangkat berbagai isu terkait ketidakadilan pada hubungan bidang yang dimaksud dirasakan oleh sejumlah pekerja pada Indonesia. Sigit Pramono, Ketua Balitbang DPP PKS, menyoroti pentingnya reformasi kebijakan yang tersebut mampu memverifikasi bahwa hak-hak pekerja terlindungi dengan baik tanpa mengabaikan kepentingan pengusaha.
Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat menambahkan, serikat pekerja terus berjuang untuk melakukan konfirmasi bahwa kata-kata pekerja didengar dan juga hak-hak mereka itu dihormati. “Kita harus menciptakan kondisi di dalam mana pekerja bukan semata-mata menjadi alat produksi, tetapi juga diakui sebagai bagian penting dari kemajuan sektor ekonomi bangsa,” katanya.
Sementara itu, Dekan FEM IPB, Irfan Syauqi Beik, memberikan perspektif akademis tentang pentingnya menciptakan kebijakan yang tersebut berlandaskan pada keadilan sosial. Menurutnya, perekonomian yang dimaksud kuat harus didukung oleh hubungan industrial yang tersebut sehat, di dalam mana tak ada pihak yang tersebut merasa dirugikan.
