DKI Jakarta – Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga lembaga multilateral bermetamorfosis menjadi prioritas diplomasi Indonesi ke bawah Menlu RI Sugiono hingga 2029.
“Upaya Tanah Air memacu reformasi PBB kemudian lembaga multilateral lainnya akan bermetamorfosis menjadi prioritas lima tahun ke depan,” kata Wamenlu Dalam program diskusi “Dinamika kemudian Perkembangan Planet Terkini: Geopolitik, Keamanan, kemudian Sektor Bisnis Global” oleh The Yudhoyono Institute ke Jakarta, Minggu.
Menurut dia, bentuk institusi multilateral yang ada ketika ini seperti PBB juga Organisasi Perdagangan Global (WTO) masih mencerminkan situasi pasca-Perang Planet II, sehingga belum terlalu mewakili aspirasi lalu kepentingan Negara-Negara Selatan (Global South) yang mana semakin maju.
“Kenyataannya, tata kelola global ketika ini tidak ada mencerminkan keseimbangan, kekuatan, maupun realitas dunia. PBB misalnya, telah tak lagi fit for purpose (sesuai tujuannya),” ucap Arrmanatha.
Untuk itu, Indonesi senantiasa menggerakkan aksi reformasi multilateral oleh sebab itu meyakini bahwa sistem multilateral yang efektif harus dibuat tambahan inklusif, demokratis, representatif, juga adil.
“Dalam bumi yang mana semakin multipolar, organisasi internasional harus mampu menghadirkan planet untuk keseimbangan,” kata dia.
Terlebih lagi, upaya diplomasi Indonesi terancam melemah jikalau bukan diiringi dengan inovasi tata kelola ke tingkat global, ucap Wamenlu.
Arrmanatha juga memandang pengesahan Pakta Masa Depan (Pact of the Future) pada Majelis Umum ke-79 PBB tahun 2024 sebagai langkah awal melakukan tahapan reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral.
Sesuai dengan komitmen nasional terhadap reformasi multilateral, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan salah satu butir reformasi PBB pada bentuk penambahan jumlah keseluruhan anggota kekal Dewan Keamanan.
Dalam pidatonya di dalam Diskusi Diplomasi Antalya 2025 pada hari terakhir pekan (11/4), Presiden Prabowo memandang DK PBB tak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia.
Pasalnya, negara-negara besar seperti India, Brasil, dan juga lainnya memiliki populasi dan juga peran signifikan, namun belum mendapat tempat yang tersebut setara pada bentuk tertinggi PBB, kata dia.
Artikel ini disadur dari Reformasi multilateral, PBB prioritas diplomasi RI lima tahun ke depan
