Ibukota Indonesia – Kebijakan Derajat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah jadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Sektor Bisnis yang diselenggarakan dalam Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang lebih besar fleksibel lalu realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN penting menyesuaikan dengan keadaan dalam lapangan agar tidaklah menghambat daya saing bidang nasional di dalam sedang persaingan global yang semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, sektor kita malah bisa saja kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo pada hadapan para pelaku bidang usaha kemudian pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang mana berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar mengupayakan pertumbuhan lapangan usaha pada negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Level Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi substansi baku, tenaga kerja, serta rute produksi dari di negeri yang digunakan pada sebuah komoditas atau jasa. Semakin tinggi nilai TKDN, artinya semakin banyak elemen lokal yang terlibat di pembuatan barang tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen di negeri pada barang
- Komponen di negeri pada jasa
- Gabungan komponen pada negeri pada barang dan juga jasa
Salah satu tujuan utama kegiatan TKDN adalah memberdayakan bidang pada negeri agar lebih tinggi kuat juga kompetitif. Sehingga, pemerintah sudah pernah menetapkan batas minimal TKDN yang dimaksud harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan kondisi Bobot Manfaat Organisasi (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang kemudian jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, khususnya bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman kemudian hibah.
Penerapan TKDN mengakibatkan sejumlah manfaat. Selain membantu mengempiskan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengangkat lebih lanjut banyak tenaga kerja, menghemat devisa negara, dan juga meningkatkan daya saing hasil lokal. Pemakaian item di negeri tidak cuma mengenai kepentingan ekonomi, tapi juga perihal memulai pembangunan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang dimaksud disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen pada negeri bukanlah semata mengenai bilangan bulat atau regulasi. Ini adalah menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan lalu teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tidaklah cuma menggalakkan bidang untuk memenuhi target hitungan tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi lingkungan lapangan usaha lokal agar meningkat serta mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
