JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan reshuffle kabinet pada penghujung masa jabatannya, termasuk menggantikan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial dengan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Keputusan ini memunculkan sejumlah pertanyaan dan juga kritik mengenai urgensi dan juga khasiat reshuffle, khususnya akibat sisa waktu masa jabatan belaka sekitar 1,5 bulan.
Pakar Kebijakan serta Ekonom UPN Veteran Ibukota Indonesia Achmad Nur Hidayat menilai reshuffle kali ini selain bukan efektif juga memboroskan anggaran negara juga dapat memunculkan kesan bahwa penggantian menteri dilaksanakan untuk kepentingan pribadi, bukanlah untuk negara.
“Mengganti menteri pada waktu yang digunakan sangat singkat, kurang dari 2 bulan sebelum berakhirnya masa pemerintahan merupakan langkah tiada efisien dari segi kinerja maupun anggaran,” ujar Achmad, Rabu (11/9/2024).
Menteri baru yang mana diangkat pada waktu sesingkat itu tiada akan miliki cukup waktu untuk melakukan kebijakan strategis atau inovasi signifikan.
Waktu yang tersebut diperlukan untuk beradaptasi dengan kedudukan baru dan juga memahami dinamika kementerian sangat terbatas, sehingga sangat sulit bagi menteri baru untuk memberikan sumbangan yang mana berarti. Akibatnya, kinerja menteri baru hampir tiada akan berdampak, menjadikan pergantian ini tak lebih besar dari sekadar formalitas kebijakan pemerintah tanpa kegunaan nyata bagi masyarakat.
Menurut dia, lebih banyak bijaksana jikalau Presiden menunjuk manusia Pelaksana tugas (Plt) dari pada kementerian di tempat bawah koordinasi kementerian terkait daripada melakukan reshuffle yang mana penuh biaya.
Penunjukan Plt akan lebih besar efektif oleh sebab itu pejabat yang dimaksud ditunjuk biasanya telah memahami seluk-beluk kementerian lalu bukan perlu melintasi proses penyesuaian yang panjang. Dengan demikian, kebijakan dapat berjalan lebih banyak optimal di dalam sisa waktu pemerintahan tanpa harus terganggu oleh proses transisi.
Langkah ini juga bisa saja menghemat anggaran negara yang tersebut semestinya tidaklah perlu dikeluarkan untuk pelantikan, pergantian staf, kemudian penyesuaian birokrasi lainnya.
Dia menuturkan reshuffle kalini ini mengakibatkan kesan yang kurang baik di area mata publik. Seolah-olah Jokowi melakukan perombakan kabinet demi berbagi jabatan yang tersebut dapat memunculkan ramalan bahwa menteri baru merasa mempunyai utang budi terhadap pribadi presiden.
