Skandal Katrol Angka Rapor, Wakil Wali Daerah Perkotaan Depok Sebut Karena Minimnya SMA Negeri
Jakarta – Wakil Wali Perkotaan Depok, Imam Budi Hartono menganggap skandal katrol nilai rapor di dalam SMPN 19 Depok lantaran minimnya sekolah SMA atau SMK Negeri. Untuk itu, Imam menegaskan ke depannya pemerintah akan berupaya merancang SMP maupun SMA Negeri di dalam Depok.
Menurut Imam, kendati jenjang sekolah SMA atau SMK tidak kewenangan pemerintah Daerah Perkotaan Depok, namun apabila memang sebenarnya dibutuhkan masyarakat, pihaknya akan mencarikan solusinya.
“Mudah-mudahan kami sanggup carikan jalan keluar,” kata Imam, Senin, 22 Juli 2024.
Politikus PKS ini mengungkapkan bahwa pemerintah telah dilakukan merancang Madrasah Tsanawiyah (Mts) Negeri dan juga dihibahkan ke Kementerian Agama, sehingga akan diwujudkan mirip bagi SMA atau SMK Negeri jikalau pemerintahan Provinsi Jawa Barat tidaklah dapat merancang bangunan sekolah jenjang institusi belajar tersebut.
“Mudah-mudahan kami nanti sanggup siapkan lahannya, kami bisa saja siapkan gedungnya, sehingga pengelolaannya oleh provinsi,” kata Imam.
Imam mengkaji skandal katrol nilai rapor itu untuk memudahkan 51 siswa jika SMPN 19 Depok masuk SMA Negeri dari jalur prestasi dikarenakan ketatnya sistem zonasi.
“Ini kan memang benar permasalahan zonasi yang tersebut menyebabkan ini bisa jadi terjadi, ya mudah-mudahan ke depan Depok sanggup lebih banyak baik lagi, pada memiliki sekolah negeri naik SMP maupun SMA Negeri,” kata Imam.
Imam meyakinkan pihaknya akan memeriksa pelaku katrol nilai dalam SMPN 19 Depok. “Dan ada namanya apa ya, Tabayun lah ya, Bagaimana kita memanggil merek untuk dapat dimintakan keterangan,” jelas Imam.
Ditanya ada kajian sewaktu Wali Perkotaan Depok kirim surat ke Pj Pemimpin wilayah Jawa Barat terkait jalur optimalisasi bagi 51 siswa yang tersebut dianulir, Imam mengungkapkan apabila untuk kepentingan warga Depok, pihaknya akan berjuang maksimal.
“Agar merekan layak dapat mendapatkan prioritas pada mendapatkan pendidikan.Tapi kami pemerintah pasti tidak ada akan membiarkan warga Depok tiada sekolah, kami akan menyekolahkan di dalam manapun, baik pada negeri maupun di swasta,” kata Imam.
Artikel ini disadur dari Skandal Katrol Nilai Rapor, Wakil Wali Kota Depok Sebut Karena Minimnya SMA Negeri
