Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Daya serta Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengutarakan pihaknya masih menggodok rencana baru penyaluran unsur bakar minyak atau BBM bersubsidi. Namun, ia memverifikasi bentuknya bukanlah pembatasan pembelian.
Dadan menyebutkan, kebijakan yang mana disiapkan pemerintah adalah untuk menegaskan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. “Sekali lagi, ini bukanlah pembatasan. Semangat kami, ingin subsidi tepat sasaran,” kata Dadan pada saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat, 19 Juli 2024.
Dadan memaparkan pemerintah akan terus menyediakan suplai BBM sesuai permintaan masyarakat. Namun dikarenakan subsidi BBM selama ini rutin bocor ke kalangan mampu yang bukan berhak, pemerintah sedang mengggodok ketepatan sasaran penerimanya. “Dipastikan siapa yang digunakan layak mendapat Pertalite.”
Isu pembatasan BBM bersubsidi sempat muncul pasca Menteri Koordinator Lingkup Kemaritiman juga Penanaman Modal (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pembatasan diperlukan direalisasikan untuk menekan pemborosan anggaran negara. “Kami berharap berharap 17 Agustus telah sanggup mulai, warga yang dimaksud tidaklah berhak dapat subsidi bisa saja kami kurangi,” kata Luhut melalui unggahan di Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Selasa, 9 Juli 2024.
Namun, klaim itu kemudian dibantah Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Presiden Jokowi. Ketiganya kompak menyatakan bahwa tiada ada pembatasan BBM bersubsidi mulai bulan depan.
Airlangga kemudian menyelenggarakan rapat tentang kebijakan BBM di Kemenko Perekonomian pada Selasa, 17 Juli 2024. Dalam rapat tersebut, hadir Menteri Kelautan kemudian Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ESDM Arifin Tasrif, juga Menteri Koperasi kemudian UKM Teten Masduki.
Ketika ditemui wartawan usai rapat, Airlangga kembali menyatakan bahwa tidak ada ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Namun, ia memaparkan pemerintah masih mempersiapkan skenario inisiatif yang akan segera dilaporkan ke Presiden Jokowi.
Sementara ini, Airlangga meminta-minta pemangku kebijakan melakukan sosialisasi kegiatan yang dimaksud tambahan dulu. “Agar tepat sasaran,” kata Airlangga, dikutipkan dari Antara.
Anggota Komisi VII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto memohonkan pemerintah tiada terburu-buru di menciptakan kebijakan pembatasan distribusi BBM bersubsidi. Meskipun, pemerintah telah mengklaim bahwa tidak ada akan ada pembatasan. “Karena saya menduga itu eufemisme saja,” kata Mulyanto melalui program perpesanan terhadap Tempo, Kamis, 18 Juli 2024. Efuemisme adalah ungkapan halus sebagai substitusi ungkapan yang digunakan dirassakan kasar atau tidak ada menyenangkan.
Mulyanto mengatakan, pembatasan sebaiknya tiada buru-buru dijalankan oleh sebab itu payung hukumnya belum jelas. Ini adalah lantaran revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian juga Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, belum rampung.
“Jadi, sebaiknya pemerintah segera mensosialisasikan rencana pembatasan BBM bersubsidi ini dengan baik, menjelaskan kriteria kendaraan yang boleh menggunakan BBM bersubsidi, dan juga merevisi regulasi tersebut,” ujar Mulyanto.
Artikel ini disadur dari ESDM Tegaskan Tak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi: Semangat Kami, Subsidi Tepat Sasaran
