Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan juga Narasumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana memaparkan pemerintah sedang mengkaji materi bakar minyak atau BBM rendah sulfur. otoritas mengambil langkah seiring isu polusi yang digunakan semakin besar di kota besar, seperti Jakarta. Ia berujar, unsur bakar kendaraan berubah menjadi salah satu penyumbang permasalahan tersebut.
“(BBM) kita sulfur lebih tinggi sampai 2.500. Padahal kalau mengikuti euro 4, sulfur 50. Kita 50 kali lipatnya,” kata Dadan saat ditemui wartawan di Kementerian ESDM, Jumat, 19 Juli 2024. “Pemerintah mengkaji persiapan agar substansi bakar kita makin bersih.”
Dalam kajian ini, Dadan menuturkan, pemerintah memperhitungkan tentang kesiapan lalu ketersediaan suplai, hingga nilai keekonomiannya. Pasalnya, semakin rendah kadar sulfur atau semakin berkualitas tarif materi bakar minyak, harganya mampu semakin tinggi. Namun, ia berujar, pemerintah belum memutuskan untuk memberikan subsidi atau tidak.
“Kalau pemerintah kan pasti meninjau dari sisi suplai ada, penduduk masih terjaga. Kemampuan untuk membeli harus bisa saja dipastikan,” kata Dadan.
Selain mengkaji kesiapan pemakaian BBM rendah sulfur, Dadan menyatakan pemerintah juga sedang menggodok rencana baru penyaluran BBM bersubsidi. Namun, ia memverifikasi tidaklah ada pembatasan pembelian. Ia berujar, kebijakan yang tersebut disiapkan pemerintah adalah untuk memverifikasi penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
Dadan mengungkapkan pemerintah akan masih menyediakan suplai BBM sesuai keinginan masyarakat. Namun dikarenakan subsidi BBM selama ini rutin bocor ke kalangan mampu yang digunakan tak berhak, pemerintah sedang menggodok ketepatan sasaran penerimanya. “Dipastikan siapa yang digunakan layak mendapat Pertalite,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Lingkup Perekonomian Airlangga Hartarto mengatur rapat tentang kebijakan BBM pada Kemenko Perekonomian pada Selasa, 17 Juli 2024. Dalam rapat tersebut, hadir Menteri Kelautan kemudian Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan juga Menteri Koperasi juga UKM Teten Masduki.
Ketika ditemui wartawan usai rapat, Airlangga kembali menyatakan bahwa bukan ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Namun, ia mengungkapkan pemerintah masih mempersiapkan skenario inisiatif yang mana akan datang dilaporkan ke Presiden Jokowi.
Sementara ini, Airlangga memohonkan pemangku kebijakan melakukan sosialisasi acara yang dimaksud lebih lanjut dulu. “Agar tepat sasaran,” kata Airlangga, disitir dari Antara. Sejalan dengan acara subsidi tepat sasaran, pemerintah juga menyiapkan BBM rendah sulfur.
Ihwal BBM rendah sulfur, Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, mengutarakan pihaknya sudah ada memiliki Pertamax Turbo juga Pertamina Dex. Dua jenis BBM itu telah dijual di SPBU Pertamina. “Keduanya memenuhi standar euro 4,” kata Heppy melalui perangkat lunak perpesanan terhadap Tempo, Rabu, 17 Juli 2024.
Terpisah, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Taufik Aditiyawarman mengungkapkan kesiapan KPI memasok substansi BBM rendah sulfur. Layanan baru itu nantinya mulai ada ke tiga SPBU Jakarta, pada 17 Agustus, dengan spesifikasi sebagai komponen bakar solar 50 part per million (ppm).
“Kami tadi habis koordinasi. Pokoknya, nanti siap low sulfur,” katanya dalam Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024, dikutipkan dari Antara.
RIRI RAHAYU | ANTARA
Artikel ini disadur dari Pemerintah Siapkan BBM Rendah Sulfur untuk Tekan Polusi
