Jakarta – Anggota Panitia Khusus Angket Haji atau Pansus Haji, Wisnu Wijaya, mengutarakan rapat perdana pansus haji kemungkinan diselenggarakan pasca semua jemaah haji Nusantara kembali ke tanah air.
“Kalau husnudzon saya itu mengawaitu semua jemaah balik dulu dari Saudi. Hal ini mungkin saja merekan (pimpinan DPR) memiliki beberapa pertimbangan supaya komplit dulu, lengkap dulu,” kata Wisnu ketika dihubungi Tempo, Senin, 22 Juli 2024.
Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menyatakan beliau dengan anggota pansus haji lain juga telah dilakukan menanyakan ihwal jadwal rapat perdana pansus ke pimpinan komisi. Wisnu menanyakan masalah jadwal rapat terhadap Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wahid.
“Dijawabnya Pak Abdul Wahid sedang menemui para pimpinan. Sementara infonya seperti itu. Jadi rundown juga belum di-share dari Sekretariat Pansus,” ujar Wisnu.
Agenda rapat perdana akan memilih siapa yang digunakan akan menjadi pimpinan pansus. Namun Wisnu mengemukakan belum ada pembahasan tentang siapa yang mana akan menjadi pemimpin pansus sampai rapat perdana digelar. Ia menuturkan, apabila pekan ini tidak ada ada kejelasan mengenai rapat perdana, beberapa orang anggota pansus akan menemui pimpinan DPR RI untuk menggerakkan rapat. Ia optimistis pansus dapat menyelesaikan tugasnya meskipun rapat perdana molor.
“Masa targetnya September seharusnya telah selesai. Karena kemarin kesepakatannya pada masa reses ini pun kita akan rapat. Dua bulan kita punya waktu, kita yakin cukuplah untuk menyelesaikan,” tutur Wisnu.
Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga menyatakan pansus sampai ketika ini belum bekerja secara resmi. Namun ia menyatakan secara individu anggota pansus telah mulai bekerja dalam tiap-tiap lini untuk menghimpun bukti serta aduan.
Anggota pansus angket haji DPR, Luluk Nur Hamidah, mengutarakan rapat perdana akan dikerjakan DPR pada bulan ini, setelahnya pada Rabu, 17 Juli 2024, rapat batal dengan dalih kendala teknis.
“Pansus akan dijalankan DPR periode 2019-2024, kami yang dimaksud akan menuntaskan,” ujar Luluk terhadap Tempo, Kamis, 18 Juli 2024.
Politikus Partai Keadilan Bangsa atau PKB itu mengemukakan DPR bukan akan mewariskan program pansus haji untuk anggota periode setelahnya. Alasannya, DPR mengklaim tak ingin menimbulkan upaya perbaikan ibadah haji berlarut-larut.
“Apalagi temuan dugaan penyelewengannya kami yang digunakan menemukan,” ujar Luluk.
Pada 9 Juli lalu, DPR menyetujui pembentukan pansus haji pada sidang paripurna ke-21 masa persidangan V. Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, mengetuk palu tanda setuju setelahnya menanyakan ke partisipan sidang. Pansus ini disahkan setelahnya anggota Komisi Keagamaan DPR, Selly Andriany Gantina, membacakan pertimbangan alasan dibentuknya pansus haji. Ada 35 anggota DPR dari lebih tinggi dua fraksi yang mana menyetujui secara resmi pembentukan pansus haji ini.
Artikel ini disadur dari Rapat Perdana Pansus Haji Kemungkinan Digelar Setelah Semua Jemaah Kembali ke Tanah Air
