Kemenko Perekonomian Rayakan HUT ke-58, Airlangga Curhat Hadapi Pandemi dengan Melebarkan Defisit Anggaran
Jakarta – Menteri Koordinator Sektor Perekonomian Airlangga Hartarto merayakan hari ulang tahun atau HUT Kemenko Perekonomian pada kantornya hari ini. Dalam sambutannya, Airlangga berbagi kisah pada waktu Kemenko Perekonomian sebagai nahkoda perekonomian nasional menghadapi pandemi Covid-19.
Politikus Partai Golkar yang dimaksud menyatakan ada dua langkah yang mana akhirnya harus ditempuh untuk mengatasi krisis. “Untuk pertama kali kita melakukan upaya penanganan dengan cara yang tersebut bukan biasa, yaitu mengeluarkan Perpu (Peraturan pemerintahan Pengganti Undang-Undang) lalu juga melebarkan defisit anggaran,” kata Airlangga pada perayaan HUT Kemenko Perekonomian di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis, 25 Juli 2024.
Di pada waktu itu, Airlangga melanjutkan, Nusantara mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi 7 persen pada satu kuartal. Hal itu berlangsung ke tahun kedua pasca pandemi. Kini, peningkatan dunia usaha dijaga pada level 5 persen. Berkaca dari hal itu, Airlangga meyakini pertumbuhan perekonomian tinggi kemungkinan besar untuk diraih.
Covid-19 terbentuk dalam awal pemerintahan Kabinet Tanah Air Maju lalu jadi pengalaman bagi Kemenko Perekonomian yang tersebut membawahi 8 kementerian. Efek dalam beragam sektor berubah menjadi tantangan luar biasa. “Karena seluruh planet tidaklah punya referensi,” kata Airlangga.
Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara juga Kestabilan Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 2019 resmi diterbitkan pada Maret 2021. Melansir laman resmi Kementerian Keuangan disebutkan kebijakan ini sebagai upaya mitigasi dampak dari pandemi.
Refocusing anggaran diatur dengan defisit yang mana melampaui 3 persen dari Sistem Domestik Bruto atau Pendapatan Domestik Bruto sampai tahun anggaran 2022. Hal ini dirancang di bentuk inisiatif Pemulihan Kondisi Keuangan Nasional (PEN) untuk mengatasi krisis.
Dari kebijakan tersebut, realisasi defisit APBN 2020 melonjak dari tahun sebelumnya hingga Simbol Rupiah 947,6 triliun atau sekitar 6 persen dari PDB. Lonjakan yang disebutkan akibat sisi jumlah agregat pendapatan yang tersebut merosot serta dari sisi belanja yang mana naik. Kebijakan pelonggaran defisit yang disebutkan yang tersebut hanya saja berlaku hingga 2022.
Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini sempat menyalahkan aturan itu. “Perpu 1 pada 2020 dengan alasan covid adalah kesalahan sejarah langkah APBN, yang dimaksud dampaknya mampu sampai 2-3 periode kepresidenan,” kata beliau disitir dari pernyataan resminya pada Rabu, 24 Juli 2024.
Akibatnya, ketika ini Negara Indonesia menanggung beban utang super berat. Tahun depan utang jatuh tempo akibat kebijakan pembiayaan yang disebutkan mencapai Rupiah 800 triliun. Menurut Didik J. Rachbini, bunga yang dimaksud harus dibayar juga menguras pajak rakyat.
Artikel ini disadur dari Kemenko Perekonomian Rayakan HUT ke-58, Airlangga Curhat Hadapi Pandemi dengan Melebarkan Defisit Anggaran
