JAKARTA – pemerintahan mempercepat metamorfosis digital layanan rakyat dengan membentuk Ina Digital, sebuah entitas yang mana bertugas mengoordinasikan keterpaduan layanan digital pemerintah.
Pembentukan Ina Digital bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kemudian mempermudah akses publik terhadap layanan pemerintah. Ina Digital didirikan berdasarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital serta Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Entitas ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Mei 2024 juga dikelola oleh Peruri bekerja sejenis dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (PANRB) dan juga Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa Ina Digital akan mengintegrasikan ribuan perangkat lunak yang mana tersebar di dalam berbagai kementerian, lembaga, kemudian pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan penduduk untuk bukan perlu mengisi data berulang kali ketika mengakses berbagai layanan.
“Ina Digital menegaskan layanan digital yang terpadu serta mudah diakses oleh warga tanpa proses yang dimaksud rumit,” ujar Anas pada pernyataannya, Rabu (14/8/2024).
Sebagai langkah awal, 15 kementerian juga lembaga telah lama mengesahkan komitmen untuk menggalang integrasi layanan digital ini. Sembilan dalam antaranya termasuk pada sektor Program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, kemudian administrasi kependudukan.
Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya, mengungkapkan bahwa Ina Digital sedang mengembangkan tiga perubahan digital yang tersebut akan saling terintegrasi, terdiri dari portal kemudian aplikasi mobile yang tersebut ditujukan untuk rakyat juga instansi pemerintah.
Portal serta perangkat lunak yang disebutkan akan memungkinkan rakyat mengakses berbagai layanan publik, sementara instansi pemerintah dapat mengakses layanan tata kelola administrasi pemerintahan, baik di area pusat maupun daerah.
Ina Digital juga menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintahan (SPLP) untuk memperkuat pertukaran data antar sistem serta aplikasi. Untuk mempermudah juga mengamankan akses, Ina Digital mengembangkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai kunci akses tunggal otentikasi, yang mana memungkinkan pengguna untuk tidak ada perlu menghasilkan akun atau mengisi data berulang kali pada waktu mengakses layanan yang dimaksud berbeda.
Proses keamanan diperkuat dengan enkripsi data berlapis dan juga penerapan multi-factor authentication (MFA) untuk memverifikasi verifikasi data serta identitas berjalan aman. Proses pengembangan ini diawasi oleh Badan Siber kemudian Sandi Negara (BSSN) sesuai dengan standar yang tersebut ditetapkan oleh PERURI kemudian pemerintah.
