JAKARTA – Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) 2024-2029 Vaudy Starworld menyatakan akan segera berkolaborasi dan juga bersinergi dengan pemerintah pusat. Hal itu diungkapkan usai mengumumkan 18 departemen (fungsional) juga bidang kerja untuk menguatkan pelaksanaan inisiatif kerja sebagai Amanah Kongres XII IKPI pada Bali, 18-20 Agustus 2024.
“Tentunya sebagai langkah awal kami akan membantu Direktorat Jendral Pajak (DJP) merealisasikan target pajak lalu melakukan pendampingan terhadap calon wajib pajak,” kata Vaudy di tempat kantor IKPI, Mampang Prapatan, DKI Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2024).
Vaudy yang mana sekarang menggantikan Ruston Tambunan sebagai Ketua sebelumnya menjelaskan, untuk mempercepat itu pihaknya akan menggaet beberapa asosiasi. Tujuan bukan lain akan membantu warga membantu menjaring pembayaran pajak.
Terkait struktur kabinetnya, menurut dia, ada penambahan departemen baru (bukan pemekaran) yakni Departemen Advokasi kemudian Bantuan Hukum yang digunakan berfungsi mengadvokasi serta memberikan bantuan bagi anggota IKPI dari permasalahan hukum.
“Jadi, apabila ada anggota kita yang terkena hambatan hukum dan juga menurut penilaian kami telah bekerja sesuai AD, ART, kemudian ketentuan yang mana berlaku, maka ia layak mendapatkan bantuan hukum. Jadi IKPI juga harus memberikan bantuan hukum bagi anggotanya,” katanya.
Sementara, Departemen Litbang serta FGD pada masa kini dipisah menjadi dua departemen tujuannya agar lebih tinggi fokus menjalankan tugasnya sesuai departemennya masing-masing. Selain itu, pengurus IKPI semuanya berdasarkan kapasitas, loyalitas, serta kemauan untuk mengabdi membesarkan IKPI.
“Jadi pengurus di area IKPI ini tidaklah digaji, semuanya semata-mata bekerja secara sukarela. Ini adalah semua dapat berjalan dengan baik apabila seseorang khususnya pengurus punya kecintaan terhadap IKPI,” ujar Vaudy.
Sejauh ini, asosiasi ahli konsultasi pajak terbesar dan juga tertua di dalam Indonesia mempunyai anggota berjumlah 7.035 dengan 42 cabang yang mana tersebar di area seluruh Indonesia.
Pihaknya berperan berpartisipasi juga terjun segera membantu pemerintah untuk melakukan edukasi pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi juga UMKM setiap tahunnya pada hampir seluruh kantor IKPI cabang.
Termasuk mendesak lahirnya UU Konsultan Pajak yang sudah pernah menjadi RUU sejak 2018, pihaknya menegaskan RUU itu merupakan inisiatif kerja prioritas untuk nantinya disahkan menjadi Undang-Undang.
“Saya berharap dalam periode kepengurusan saya, UU yang sudah lama dimimpikan berbagai pihak itu bisa saja terbit,” kata Vaudy.
