Pemerintah Indonesia menyesuaikan tahapan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal dengan mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha dan ekosistem pendukung. Kebijakan yang disosialisasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 16 Oktober 2026 ini memberikan waktu tambahan bagi sejumlah kategori produk dan jasa untuk memenuhi persyaratan sertifikasi. Penyesuaian tersebut menjadi perhatian penting bagi dunia bisnis, terutama usaha mikro dan kecil yang masih menghadapi tantangan administrasi, biaya, serta kesiapan rantai pasok. Meskipun beberapa tenggat diperpanjang hingga 2028, kewajiban sertifikasi halal tidak dihapuskan. Pelaku usaha tetap perlu memahami aturan berdasarkan kategori produk agar dapat mempersiapkan proses sertifikasi secara tepat dan terencana.
Pemerintah Menyesuaikan Tahapan Sertifikasi Halal Berdasarkan Kesiapan Usaha
Pemerintah pusat mengambil langkah penyesuaian terhadap tenggat pemberlakuan persyaratan halal bagi beberapa kategori barang serta layanan. Penyesuaian ini disampaikan dalam sosialisasi pada 16 Oktober 2026 oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penerapan aturan tersebut memperhatikan kemampuan industri memenuhi ketentuan serta kemampuan lembaga pendukung sertifikasi. Sebelumnya, masa persiapan berbagai produk direncanakan berakhir pada Oktober 2026. Dengan adanya penyesuaian tersebut, beberapa kelompok memperoleh tambahan masa persiapan. Perlu dipahami bahwa, setiap jenis barang tidak otomatis memperoleh tenggat yang sama.
Dasar hukum penyelenggaraan jaminan produk halal berpijak pada ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dengan perubahan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Aturan pelaksanaannya mencakup PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa penyesuaian masa penahapan dilakukan melalui perubahan peraturan pemerintah tersebut. Untuk pemilik usaha, masa tambahan dapat dimanfaatkan untuk menata proses produksi. Walaupun demikian, tambahan waktu sebaiknya tidak dianggap sebagai alasan menunda seluruh persiapan. Pemantauan aturan yang sudah diundangkan perlu dilakukan untuk memastikan tenggat yang berlaku.
Memahami Perubahan Tenggat Sertifikat Halal bagi Pelaku Usaha
Bagian penting dari penyesuaian kebijakan mencakup kewajiban halal pada sektor pangan. Bagi usaha mikro dan kecil, masa penahapan produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan diperpanjang sampai 17 Oktober 2028. Sementara itu, pengaturan kelompok jasa makanan, minuman, serta hasil sembelihan selain penyembelihan diarahkan mulai berlaku 18 Oktober 2028. Produk terkait yang berasal dari luar negeri memperoleh penahapan sampai pemberlakuan 18 Oktober 2028, dengan memperhatikan penyelesaian pengakuan sertifikasi antarnegara. Oleh sebab itu, pelaku usaha perlu membedakan produk domestik dan produk luar negeri. Ketentuan bagi usaha menengah dan besar yang sudah berlaku sebelumnya tidak serta-merta kehilangan kekuatan karena tenggat UMK diperpanjang.
Perubahan masa penahapan tidak hanya menyasar sektor pangan yang diatur melalui Pasal 161 PP Nomor 42 Tahun 2024. Jenis barang yang mendapat perpanjangan jadwal terdiri antara lain atas obat bahan alam, obat kuasi, serta suplemen kesehatan, barang kosmetik, produk berbahan kimia, serta hasil rekayasa genetik, serta sejumlah jenis barang gunaan. Tenggat yang disesuaikan untuk kategori terkait diperpanjang sampai 17 Oktober 2028. Meskipun demikian, obat bebas serta obat bebas terbatas masih mempunyai masa penahapan sampai 17 Oktober 2029. Sementara bagi obat keras dengan pengecualian psikotropika, masa penahapannya tetap sampai 17 Oktober 2034. Penahapan berdasarkan klasifikasi barang menjadi alasan perlunya pemeriksaan kategori produk.
Perbedaan Proses Sertifikasi Halal bagi UMK dan Pelaku Usaha Lain
Ketika mulai mengurus persyaratan produk halal, pemilik bisnis sebaiknya mengenali mekanisme sertifikasi. Secara umum, terdapat mekanisme sertifikasi reguler dan skema pernyataan mandiri. Skema pernyataan mandiri tidak otomatis berlaku bagi seluruh produk usaha mikro dan kecil. Persyaratan yang perlu diperiksa melibatkan kesesuaian bahan serta metode pembuatan. Sementara itu, jalur reguler melibatkan tahapan pemeriksaan yang ditetapkan. Karena itu, pelaku UMKM sebaiknya memeriksa kelayakan sejak awal. Pemilihan jalur yang tepat mendukung proses pengajuan yang lebih teratur.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sertifikasi. Dalam proses pengajuan yang berlaku, pelaku usaha dapat mempersiapkan permohonan. Bagi pengusaha kecil yang sesuai kriteria, program Sertifikasi Halal Gratis atau SEHATI dapat menjadi pilihan, bergantung pada persyaratan serta ketersediaan program. Pendamping yang menangani Proses Produk Halal dapat berperan dalam proses pendampingan skema pernyataan mandiri. Walaupun terdapat fasilitas pendampingan, kebenaran data yang diajukan harus dijaga oleh pelaku usaha. Kesalahan dalam menjelaskan komposisi barang berpotensi menghambat kelancaran proses. Dengan administrasi yang tertib, proses sertifikasi menjadi lebih mudah dipersiapkan.
Strategi Memperbaiki Rantai Pasok Menjelang Kewajiban Sertifikasi Halal
Persiapan sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pengisian formulir. Pelaku usaha harus memahami komposisi produk dari awal, termasuk material produksi dan bahan pendukung. Misalnya, pengusaha makanan sebaiknya memeriksa bahan pengembang serta pengemulsi. Dokumen pembelian mendukung pencatatan komponen produk. Sebagai bagian dari pengendalian, pastikan informasi pemasok cukup untuk proses verifikasi. Hindari menyimpulkan kelayakan hanya berdasarkan nama bahan. Apabila ditemukan material dengan dokumen tidak lengkap, mintalah informasi tambahan yang relevan. Jika komposisi produk sudah ditelusuri, kesiapan administrasi menjadi lebih baik.
Di samping pemeriksaan komposisi, pemilik UMKM sebaiknya meninjau kebersihan dan penggunaan peralatan. Tempat penyimpanan, mesin atau sarana pembuatan, dan tahap pembungkusan produk perlu dikendalikan sesuai ketentuan halal yang relevan. Untuk usaha dengan beberapa produk, alur perpindahan bahan sebaiknya ditinjau secara cermat. Penerapan prosedur kebersihan dapat membantu menjaga kondisi operasional. Pelaku UMKM dapat menyusun daftar pemasok serta dokumentasi produksi. Jika pemasok bahan diganti, dampaknya terhadap pemenuhan standar halal perlu diperiksa. Persiapan semacam ini menjadi dasar pengawasan produksi dalam jangka panjang.
Peluang UMKM Memanfaatkan Masa Transisi untuk Memperkuat Usaha
Perpanjangan waktu penahapan memungkinkan pengaturan sumber daya secara lebih terukur. Dalam proses sertifikasi, pengeluaran dapat muncul dari penyesuaian operasional, berdasarkan ketentuan biaya serta fasilitas yang tersedia. Dalam contoh perencanaan sederhana, UMKM memperkirakan kebutuhan perbaikan internal sebesar Rp3.600.000. Apabila dana dikumpulkan dalam periode satu tahun, penyisihan bulanan menjadi Rp300.000. Perhitungan contoh tersebut tidak mencerminkan biaya layanan BPJPH, sehingga perlu diganti dengan kebutuhan aktual masing-masing bisnis. Ketika persyaratan SEHATI dapat dipenuhi, anggaran dapat lebih difokuskan pada pembenahan operasional. Perencanaan sejak dini mendukung kesiapan keuangan yang lebih sehat.
Sertifikasi halal juga mempunyai kaitan dengan kepercayaan konsumen. Dalam kelompok pelanggan yang menjadikan status halal sebagai pertimbangan, informasi sertifikasi dapat membantu keputusan pembelian. Walaupun mempunyai nilai komunikasi pemasaran, status halal saja tidak memastikan produk langsung lebih laris. Mutu barang, harga jual, serta jangkauan saluran penjualan masih menjadi bagian penting dari keputusan pelanggan. Pada proses penyesuaian desain kemasan, pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan penggunaan label yang berlaku. Komoditas yang sertifikasinya belum selesai tidak boleh diklaim telah bersertifikat halal. Melalui penyampaian informasi yang benar, kepercayaan pelanggan dapat lebih mudah dijaga.
Penutup tentang Kesiapan Bisnis Menghadapi Kewajiban Sertifikat Halal
Perpanjangan waktu pemenuhan sertifikat halal menunjukkan upaya pemerintah mempertimbangkan kesiapan industri. Dengan penyesuaian yang disampaikan pemerintah, tenggat sejumlah produk dan jasa disesuaikan menuju tahun 2028. Namun, perpanjangan tidak berlaku untuk seluruh jenis produk. Dari sudut pandang pemilik usaha, pemeriksaan jadwal menjadi bagian penting dari perencanaan. Pemeriksaan bahan baku, penguatan prosedur operasional, serta pengelolaan informasi sertifikasi mendukung penerapan standar halal secara konsisten. Jika tambahan waktu digunakan untuk pembenahan, proses pengajuan berpotensi lebih lancar.
Jika bisnis Anda sedang mengevaluasi kewajiban halal, langkah pertama adalah memastikan kategori produk. Setelah itu, tinjau perubahan aturan serta petunjuk pelaksanaan dari BPJPH. Siapkan catatan komposisi, tentukan mekanisme pengajuan yang sesuai, dan rencanakan pengeluaran tanpa mengabaikan modal kerja. Hindari menunda seluruh persiapan hingga menjelang tenggat supaya kendala teknis dapat ditangani. Jika Anda pernah mengurus sertifikasi halal, sampaikan langkah yang menurut Anda membantu. Pengalaman praktis tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku usaha lainnya.
