Denpasar – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bali IGW Samsi Gunarta mengusulkan ke pemerintah pusat agar helikopter wisata yang tersebut terbang rendah juga diatur, tidak cuma permainan layangan.
Hal ini disampaikannya menyikapi tragedi helikopter jatuh dengan lilitan tali layang-layang pada Suluban Pecatu pada Jumat, 19 Juli 2024 lalu.
“Ini harus dua sisi dari layang-layang diatur dan juga helikopternya juga diatur. Yang jelas, kami belaka mengusulkan. Nanti tindakan mengenai apapun yang berjalan dengan regulasi, itu kewenangannya ada di dalam pemerintah pusat,” kata beliau dalam Denpasar, Rabu, 24 Juli 2024.
Samsi memandang kedua pihak harus diatur agar enteng memonitor, sebab selama ini yang berubah menjadi acuan hanya saja Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2000 tentang Larangan Menaikkan Layang-Layang dan juga Permainan Sejenis ke Bandar Udara Bebas atau bandara Ngurah Rai kemudian sekitarnya.
Aturan yang dimaksud dibentuk pada 2000, sementara perkembangan yang dimaksud dinamis menghasilkan banyak perubahan, sehingga peraturan tersebut, menurutnya, harus diulas kembali.
“Waktu itu belum ada (aturan helikopter wisata). Tapi waktu itu kami masih berpikir bahwa yang namanya helikopter butuh perlintasan sebab diatur oleh peraturan dari Kemenhub. Sekarang mesti dilihat seperti apa situasi ini, peraturan itu di dua sisi harus disinkronkan,” ujarnya.
Samsi menambahkan, “Sekarang telah 2024, sudah ada 24 tahun. Dulu kemungkinan besar tidaklah diperhitungkan tapi sekarang sudah ada ada perkembangan. Dulu tak ada drone sekarang ada, dulu layang-layang kecil sekarang besar,” sambungnya.
Melihat tempat yang digunakan bukan miliki kewenangan mengatur jalur udara, Pemprov Bali dipimpin Dishub Bali, menggodok pembentukan Satgas layang-layang.
Samsi meninjau mengefektifkan satuan tugas setidaknya membantu di komunikasi setiap kali ada pelanggaran atau kemungkinan masalah.
“Oleh akibat itu, mesti dibentuk Satgas akibat kewenangan udara ada ke pemerintah pusat. Hal ini agar kami mampu bersama-sama mengatur. Jadi ada semacam akselerasi grup yang dimaksud memungkinkan kami (Pemprov Bali) bergabung di proses,” kata dia.
Satgas layang-layang nantinya tak dapat mengatur jalur udara namun setidaknya diharapkan bisa jadi menghurangi kemungkinan kecelakaan lalu melakukan konfirmasi warga terus dapat bermain layangan pada ketinggian tertentu.
ANTARA
Artikel ini disadur dari Dishub Bali Usul Helikopter Juga Diatur, Bukan Hanya Layangan. Ini Sebabnya….
