JAKARTA – Menteri Hukum dan juga HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas menegaskan telah melakukan penandatanganan hasil Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bali yang digunakan dilaksanakan, beberapa waktu lalu. Hal ini ditegaskan Supratman tentang ada isu akan adanya muktamar PKB tandingan.
“(Muktamar PKB) kalau tak salah saya telah tanda tangani,” kata Supratman dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Supratman Andi Agtas menegaskan Kemenkumham tak bisa jadi mengambil bagian campur terkait urusan internal partai manapun.
“Prinsipnya bagi kami tidaklah ada hak, tak mungkin saja menahan sebuah permohonan ya,” ujarnya.
Mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu mengungkapkan beberapa parpol yang tersebut telah terjadi melakukan kongres, munas, maupun muktamar seperti PKB, sudah ada ada yang dimaksud ditandatangani untuk proses pengesahan.
Sebelumnya, beberapa orang fungsionaris DPP PKB berencana mengatur muktamar tandingan pada Jakarta. Rencana Muktamar itu diadakan lantaran Muktamar VI PKB pada Bali dianggap menuai kontroversi.
Sekretaris DPP PKB, Abdul Malik Haramain mengungkapkan Muktamar PKB di area Bali diadakan secara tertutup serta menyalahi prinsip kaidah demokrasi dan juga cacat organisatoris.
“Muktamar PKB dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketenangan masyarakat, kemudian wisatawan pada seluruh Bali,” ujar Malik pada keterangan tertulisnya dikutip, Hari Minggu (25/8/2024).
Ia mengklaim pengumpulan surat dukungan DPC PKB terhadap Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk menjabat kembali sebagai Ketua Umum PKB diiringi ancaman pemecatan struktural. Atas dasar itu, ia menyatakan Muktamar VI PKB yang diselenggarakan di tempat Bali Nusa Dua Convention Center sesat, tak demokratis, kemudian hanya saja meneguhkan kepentingan syahwat kebijakan pemerintah Cak Imin.
“Mempertimbangkan kebijakan pasukan panel juga seruan PBNU untuk tidaklah menyelenggarakan Muktamar di tempat Bali, maka melawan nama DPP kami menyelenggarakan Muktamar pada 2-3 September 2024 di dalam Jakarta,” katanya.
