JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mengatakan secara tegas bahwa Revisi Undang-Undang pemilihan kepala daerah (RUU Pilkada) memang sebenarnya berhadapan dengan dasar keinginan pihak Istana.
Hal ini dikatakan Masinton menanggapi sikap pemerintah yang dimaksud menyetujui draf RUU pemilihan gubernur yang disebutkan pada ketika rapat pengambilan tindakan tingkat I dengan Baleg DPR.
“Udahlah, ini kan memang benar maunya Istana ini,” ujar Masinton usai hadir di rapat Baleg DPR di tempat Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Masinton mengungkapkan bahwa revisi ini sebagai bentuk reaksi Istana melawan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 Tahun 2024 yang tersebut baru belaka diputuskan Mulai Pekan 20 Agustus 2024 kemarin.
Dia mengingatkan bahwa konstitusi itu merupakan hukum tertinggi yang mana perlu ditaati oleh semua pihak. Oleh oleh sebab itu itu, PDIP akan mengikuti apa yang digunakan menjadi putusan MK.
“Silakan semua tanggal 27 juga 29 Agustus ini yang digunakan memenuhi aturan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi datang beramai-ramai ke KPU Ibukota Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu,” paparnya.
