Jakarta – Mantan sekaligus Calon Pemimpin wilayah Jakarta Anies Baswedan adu argumentasi dengan Pj Pengurus DKI Jakarta Heru Budi Hartono setelahnya bekas calon presiden itu menuding Pemprov sekarang pelit pada rakyatnya.
Heru Budi, yang juga pejabat dalam Istana Kepresidenan, merasa dikambinghitamkan. “Silakan untuk berlaga ke Pilkada, tapi jangan kambinghitamkan saya,” kata Heru pada Hari Sabtu malam, 20 Juli 2024.
Pangkal polemik ini adalah pernyataan Anies saat pidato acara pendeklarasian dukungan untuknya dari ormas Kebangkitan Jawara juga Pengacara (Bang Japar) di Gor Cempaka Putih, Ibukota Indonesia Pusat, pada Sabtu, 20 Juli 2024.
“Kami ingin suasana pemerintah provinsi penuh kasih sayang pada warganya. Bukan Pemprov yang tersebut pelit, tidak Pemprov, yang mana membatasi khasiat yang mana diterima oleh warganya,” kata Anies.
“Mari kita sama-sama buktikan. Bahwa perjuangan kita adalah untuk rakyat Ibukota kemudian mengatasi kata kunci tadi. Jangan sampai kotanya maju tapi warganya tiada bahagia,” ujar Anies.
Anies tak menjelaskan apa yang digunakan dimaksud dengan Pemprov pelit.
Menanggapi sanggahan Heru Budi, ia mengatakan, “Rakyat yang dimaksud nanti akan menilai.”
“Rakyat yang tersebut nanti akan memberikan apakah persetujuan atau ketidaksetujuan,” kata Anies ketika ditemui di kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa atau DPW PKB Jakarta, Ahad, 21 Juli 2024.
Anies menegaskan bahwa dirinya pada masa kini berfokus pada kesejahteraan warga Jakarta. Oleh sebab itu, beliau menafsirkan segala perbuatan tanduk pemerintah provinsi Ibukota Indonesia akan berubah menjadi substansi penilaian bagi rakyat.
“Ini kan serangkaian demokrasi yang memberikan ruang untuk penduduk untuk menilai,” ujarnya.
Selama menjabat Pj Pemuka Jakarta, Heru menghasilkan beberapa kebijakan yang mana tampaknya dinilai Anies sebagai membatasi khasiat yang mana diterima warga.
Kebijakan yang disebutkan ke antaranya:
1. Kartu Ibukota Indonesia Mahasiswa Unggul (KJMU) kemudian Kartu Ibukota Indonesia Terampil (KJP)
Pemerintah DKI melakukan penelitian ulang penerima Kartu jakarta Terampil juga memangkas total penerima Kartu DKI Jakarta Mahasiswa Unggul. Alasannya, berbagai penduduk mampu yang menerima KPJ kemudian KJMU.
Pemerintah Provinsi Jakarta dalam menentukan penerima kegunaan dari inisiatif KJP Plus lalu KJMU, menggunakan sistem Desil. Adapun kategori Desil 1 mencakup individu atau keluarga yang berada di kategori sangat miskin, Desil 2 untuk yang miskin, Desil 3 untuk yang dimaksud hampir miskin, lalu Desil 4 untuk yang rentan miskin.
Di sisi lain, warga yang dimaksud salah satunya di Desil 5 hingga 10, yang tersebut merupakan kategori mampu secara ekonomi, tidak ada memenuhi asal untuk menerima bantuan sosial biaya institusi belajar dari inisiatif KJP Plus lalu KJMU.
Sehingga data penerima KJMU Tahap II Tahun 2023 sebanyak 19.042 peserta didik dikerjakan pemadanan oleh Dinas Pendidikan DKI dengan Dinas Sosial DKI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemdikbudristek RI, Dinas Kependudukan dan juga Catatan Sipil (Dukcapil), dan juga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Dinas Pendidikan DKI Jakarta menemukan sekitar 75 ribu siswa usia 6-21 tahun tiada layak menerima Kartu DKI Jakarta Cerdas (KJP) Plus tahap I tahun 2023. Temuan itu didapat berdasarkan Fakta Terpadu Kemakmuran Sosial (DTKS) per Februari ditambah per November 2022.
“Setelah direalisasikan uji kelayakan lalu verifikasi, hasilnya adalah 75.497 siswa bukan layak, sebab alamatnya ada yang digunakan blank (kosong) sejumlah 36 siswa, alamat tidaklah ditemukan sejumlah 22.024 siswa,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Ibukota Indonesia Purwosusilo pada Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2023.
Selain itu, Disdik juga menemukan adanya anggota keluarga PNS/TNI/Polri banyaknya 1.219 siswa, mempunyai mobil berjumlah 21.462 siswa, miliki Skor Jual Barang Pajak (NJOP) di berhadapan dengan Rupiah 1 miliar sebanyak 1.244 siswa, anak keluarga mampu sebanyak 16.371 siswa, meninggal bumi sebanyak-banyaknya 406 siswa, serta pindah ke luar DKI Ibukota Indonesia sejumlah 11.867 siswa.
Sebanyak 771 siswa bukan memenuhi asal dicoret sebagai penerima bantuan sosial Kartu Ibukota Indonesia Mahasiswa Unggul tahap 1 tahun 2024 dari otoritas Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
“Totalnya berjumlah 771 yang mana diperoleh dari pemadanan, sehingga data existing (data yang dimaksud ada) tahap 2 tahun 2023 sejumlah 19.042, maka masih tersisa 18.271 penerima KJMU untuk tahap 1 2024,” ujar Purwosusilo di Rapat Kerja Komisi E DPRD Provinsi DKI Ibukota Indonesia perihal Evaluasi kemudian Klarifikasi terkait KJMU ke Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 14 Maret 2024.
DPRD DKI DKI Jakarta memangkas anggaran untuk pengaplikasian Ibukota Indonesia Wifi atau JakWifi ketika pembahasan Rancangan APBD DKI 2023. Karena itulah, anggaran JakWifi yang semula diusulkan Simbol Rupiah 174 miliar turun besar berubah jadi cuma Simbol Rupiah 56 miliar.
3. Uang Kartu Lansia Ibukota dari 600 ribu jadi 300 ribu.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Ibukota Indonesia Premi Lasari mengungkapkan rencana Pemprov DKI memangkas nilai bantuan Kartu Lansia DKI Jakarta (KLJ) pada 2023 sudah ada dibahas sejak pertengahan 2022. Hal ini, demi menambah kuota penerima faedah dari KLJ.
Dengan penambahan kuota, maka penerima faedah KLJ yang mana sebelumnya mendapat Mata Uang Rupiah 600 ribu, sekarang ini menerima Mata Uang Rupiah 300 ribu. Walau berjalan pengurangan nominal, jumlah keseluruhan penerima khasiat KLJ semakin banyak. Artinya, warga lansia yang dimaksud mulanya tiada mendapatkan bantuan, sekarang ini mampu bergabung menerima.
Premi menuturkan pihaknya telah mengkaji dengan matang berdasarkan bermacam aspek di asas kelayakan. “Berdasarkan kajian kami, dari hasil penelitian, juga tak ada yang dimaksud ke melawan Rp300 ribu. Contohnya, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) cuma Rp200 ribu, atensi anak yatim yang tersebut dijalankan Kemensos Rp200 ribu, Bantuan Sosial Tunai (BST) Wabah Rupiah 300 ribu,” tutur Premi Saat rapat dengan Komisi E bidang Kepuasan Sosial DPRD DKI, Juni 2023.
SAVERO ARISTIA WIENANTO | DESTY LUTHFIANI | TIM TEMPO
Pilihan Editor Biden Mundur dari Pilpres 2024, Skala S&P 500 e-Mini Naik
Artikel ini disadur dari Anies Tuding Pemprov Jakarta Pelit, Ini yang Dilakukan Pj Gubernur Heru Budi
