JAKARTA – Menteri Tenaga dan juga Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding Kementerian Keuangan sengaja menyebabkan proyek Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang (Pipa Cisem) Tahap 2 gagal.
Awalnya Bahlil menyampaikan bahwa pihaknya sudah pernah mengusulkan anggaran sekitar Rp10,8 triliun dengan rincian Rp3,91 triliun untuk belanja operasional serta rutinitas dalam Kementerian ESDM juga sisanya Rp4,2 triliun untuk mendirikan jaringan pipa gas dan juga yang tersebut lainnya yaitu untuk program-program kerakyatan.
Namun ternyata, Badan Anggaran (Banggar) cuma menyepakati Rencana Kerja juga Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Daya lalu Narasumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp3.909.696.998.000. Sehingga jumlah agregat ini lebih banyak kecil dari anggaran yang disepakati pada Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM pada 5 September yang lalu sebesar Rp10,8 triliun tersebut.
Diakui Bahlil, akibat anggaran sekitar Rp3,91 triliun itu telah dilakukan disetujui maka pihaknya pun menerima besaran tersebut. Namun dirinya memohonkan Komisi VII untuk menyebabkan kesimpulan rapat yang dimaksud kemudian disampaikan untuk rakyat terkait anggaran yang mana tidak ada disetujui oleh Banggar tersebut.
“Namun pimpinan harus kita menciptakan juga di risalah rapat seharus menyampaikan untuk rakyat jangan sampai dianggap Menteri ESDM baru satu bulan terus gak bisa saja kerja,” jelasnya di Rapat Kerja sama-sama Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Selain itu, Bahlil juga menegaskan apabila terdapat anggaran yang tersebut tidak ada disetujui oleh Banggar maka banyak acara yang mana telah lama disusun Kementerian ESDM tentunya akan mandek di setahun ke depan. Salah satunya proyek penyelenggaraan Pipa Gas Cirebon-Semarang 2 lalu pipa gas Dumai-Sei Mangkei yang tersebut jikalau tidaklah dibiayai oleh negara maka harus dikerjasamakan dengan pihak swasta.
“Untuk urusan ini kan pemimpin terdahulu telah melakukan tender dan juga sudah ada selesai. Dan kalau tidak ada dianggarkan artinya memang benar kita khususnya Kementerian Keuangan kemungkinan besar sengaja untuk menyebabkan inisiatif ini gagal,” tegasnya.
Bahlil juga menekankan untuk Komisi VII DPR RI untuk bukan bertanya perihal perkembangan proyek gas apabila anggaran tiada juga turun.
“Jadi pimpinan kalau boleh kalau ini kami saran kami segera kita menghasilkan catatan. Tapi andaikan pun bukan ada catatan itu maka kalau boleh rapat-rapat berikutnya jangan tanya kami tentang pipa. Karena apa? Parlemen boleh menanyakan apabila diberikan ruang biaya untuk kami mengerjakan. Jadi kalau tidak ada ada pekerjaan apa yang mana mau ditanyakan?,” tegasnya Bahlil.
“Yang kedua kita jelaskan untuk masyarakat bahwa pipa ini gak dapat berjalan. Jadi jangan sampai dianggap kita ini yang mandek,” pungkas Bahlil.
