Ibukota Indonesia – Kebijakan Derajat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Perekonomian yang digunakan dilakukan di dalam Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang tersebut tambahan fleksibel lalu realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN perlu menyesuaikan dengan status dalam lapangan agar tiada menghambat daya saing sektor nasional dalam berada dalam persaingan global yang digunakan semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, bidang kita malah mampu kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo ke hadapan para pelaku usaha serta pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang mana berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar menyokong perkembangan lapangan usaha di negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Taraf Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi unsur baku, tenaga kerja, dan juga langkah-langkah produksi dari di negeri yang mana digunakan di sebuah item atau jasa. Semakin besar nilai TKDN, artinya semakin sejumlah elemen lokal yang dimaksud terlibat pada pembuatan komoditas tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen pada negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang kemudian jasa
Salah satu tujuan utama kegiatan TKDN adalah memberdayakan sektor pada negeri agar lebih banyak kuat dan juga kompetitif. Sehingga, pemerintah sudah menetapkan batas minimal TKDN yang dimaksud harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan kondisi Bobot Manfaat Korporasi (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang serta jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, khususnya bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman dan juga hibah.
Penerapan TKDN menyebabkan banyak manfaat. Selain membantu mengempiskan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengangkat lebih banyak sejumlah tenaga kerja, menghemat devisa negara, lalu meningkatkan daya saing item lokal. Pengaplikasian komoditas di negeri tidak hanya saja masalah kepentingan ekonomi, tapi juga masalah mendirikan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen pada negeri tidak semata persoalan nomor atau regulasi. Ini adalah menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan kemudian teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tiada hanya sekali memacu sektor untuk memenuhi target bilangan bulat tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi habitat sektor lokal agar meningkat lalu mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
