JAKARTA – Pendiri Lembaga Kajian Pembangunan Narasumber Daya Manusia-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-PBNU) KH Helmi Ali Yafie menyoroti masih adanya pihak yang tersebut melakukan propaganda khilafah sebagai solusi sistem pemerintahan pada waktu ini. Ia membandingkan sistem kekhilafahan dengan praktik kerajaan yang mana umum di dalam wilayah Timur Tengah.
“Kalau kita kembali mempelajari sejarah ya, sistem Khilafah itu seringkali mengacu pada model yang mana dijalankan pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Abbasiyah, serta Fatimiyah. Dari masing-masing kelompok yang tersebut sempat memimpin, sebenarnya semua itu tidaklah sangat berbeda dengan apa yang mana kita kenal sebagai sistem kerajaan,” kata KH Helmi Ali Yafie di keterangannya dikutip, Mingguan (1/9/2024).
Menurutnya, ketidakpuasan rakyat Timur Tengah dengan sistem kekhilafahan memunculkan suatu pergerakan baru yang digunakan disebut dengan sufisme. Sufisme hadir sebagai sikap kritis terhadap gaya dan juga pola keberadaan keluarga serta kroni sang khalifah yang ketika itu bermewah-mewahan lalu senang memamerkannya.
Anggota Badan Pengawas Perhimpunan Rahima menjelaskan Indonesia terbentuk sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945. Landasan negara ini disepakati mengingat beragamnya latar belakang anak bangsa yang tersebut sama-sama terlibat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di tempat masa lalu.
“Saya kira bukan ada Indonesia, seperti sekarang ini, kalau para pendiri bangsa itu tiada sepakat. Model bernegara seperti sekarang inilah yang tersebut sudah ada dipilih. Terlepas dari kekurangannya, model bernegara Indonesia dapat dipertanggungjawabkan serta faktanya masih eksis sampai sekarang,” kata KH Helmi.
Pengasuh Pondok Pesantren Al Taqwa, Pinrang, Sulawesi Selatan ini mengatakan, problem terbesar ketika ini yang tersebut publik Indonesia rasakan sebenarnya adalah persoalan ekonomi. Dalam hal keagamaan, mayoritas orang Indonesia telah terbiasa hidup pada keberagaman suku, agama, juga budaya. Relatif sulit bagi ideologi seperti khilafah untuk masuk kemudian jadi pernyataan mayoritas di tempat Indonesia.
KH Helmi menerangkan ideologi khilafah itu tidak ada dapat dikatakan mengacu terhadap Al-Qur’an lantaran praktik kekhilafahan sendiri berdasarkan pada tafsir sekelompok orang saja. Oleh akibat itu, menurutnya, bentuk negara RI sekarang ini adalah yang digunakan terbaik. Sebabnya, dengan bentuk ini Indonesia sanggup merangkum keberagaman, seperti pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
“Pastilah di area di orang Indonesia yang digunakan beragam ini ada perbedaan-perbedaan. Justru untuk memfasilitasi perbedaan ini, maka landasan negara tiada perlu diganti, akibat selama ini relatif bisa jadi merangkum keberagaman yang dimaksud ada. Intinya, apa yang dimaksud diterapkan pada Timur Tengah sana belum tentu sanggup diterapkan di area sini, apalagi ideologi baru belum tentu menyelesaikan persoalan Indonesia,” kata Sekjen PB DDI periode 2015-2020 ini.
Rakyat Indonesia, terlebih lagi yang digunakan muslim, harus ingat bahwa perbedaan adalah keniscayaan yang digunakan sudah ada termaktub pada Al-Qur’an. Jika semata Tuhan menghendaki manusia ini mempunyai latar belakang yang digunakan sama, tentu mudah sekadar bagi Tuhan. Akan tetapi, manusia ditakdirkan di perbedaan agar masing-masing dari mereka itu dapat saling memahami, mengenali, kemudian menghormati.
Ia berharap agar publik Indonesia tetap memperlihatkan waspada terhadap provokasi yang kemungkinan besar ditemui berbarengan dengan kejadian tertentu yang tersebut menyita perhatian publik. Menurut KH Helmi, propaganda khilafah tak lebih tinggi dari sekadar pembalikkan fakta sejarah yang dilebih-lebihkan tanpa mau jujur dengan segala kekurangannya.
Ia berharap warga Indonesia tiada bosan untuk terus belajar juga mencari sandaran ilmu pada organisasi keagamaan yang tersebut sudah pernah teruji kredibilitasnya, seperti Nahdlatul Ulama, Darud Da’wah wal Irsyad, serta Muhammadiyah.
“Oleh akibat itu, sebenarnya tugas dari organisasi-organisasi agama di tempat Indonesia itu diharapkan sanggup memberikan penjelasan tentang apa itu agama, kemudian bagaimana posisinya pada suatu negara. Kemudian pula, bagi rakyat Indonesia agar mau mencari klarifikasi dari informasi yang beredar, khususnya mengenai propaganda khilafah, sehingga memiliki dasar rujukan yang kuat,” pungkasnya.
