Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi kesekian kalinya melakukan reshuffle kabinet jelang masa pemerintahannya rampung tiga bulan mendatang. Pergantian lalu pengangkatan jabatan menteri pada ujung kekuasaannya itu menuai sorotan pengamat.
Lantas apa kata mereka?
Sebelumnya, Jokowi melantik tiga anggota kabinet baru, tiap-tiap Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Wakil Menteri Penyertaan Modal Yuliot Tanjung di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.
Thomas atau biasa disapa Tommy merupakan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Demikian juga Sudaryono, diketahui sebagai pemukim dekat Ketua Umum Partai Gerindra itu. Sedangkan Yuliot Tanjung merupakan pegawai negeri di dalam Kementerian Investasi.
1. Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengutarakan peluncuran Thomas sebagai bagian kementerian keuangan adalah untuk memuluskan transisi. Tommy akan mengambil bagian di penyusunan rancangan APBN 2025. Sebagai Wamenkeu II, ia akan meningkatkan kekuatan koordinasi dengan tim gugus tugas sinkronisasi.
Bila sebelumnya diperlukan mengundang kelompok untuk mendiskusikan perihal keuangan negara, Sri Mulyani mengungkapkan ketika ini tak harus lagi. “Enggak perlu ada pertarungan khusus akibat sekarang Mas Thomas sudah ada ada pada sini,” kata ia di konfrensi pers perkenalan wamen baru pada Kementerian Keuangan, Kamis 18 Juli 2024.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Diskusi Nusantara untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan justru mengkritisi pemilihan Wamenkeu II yang mana merupakan keponakan Prabowo itu. Menurut Misbah, pelantikan kali ini jadi akomodasi politik. Penunjukan itu memiliki kemungkinan menyebabkan konflik kepentingan dan juga nepotisme.
“Berpotensi menyebabkan conflict of interest serta nepotisme,” kata ia pada waktu dihubungi pada Kamis, 18 Juli 2024.
Misbah berpendapat, hal itu akan kian terlihat ketika Prabowo dilantik sebagai Presiden nanti lalu Thomas Djiwandono masih dipertahankan, atau bahkan diangkat berubah menjadi menteri keuangan. Saat ini, menurut Misbah, tidaklah diperlukan Wamenkeu baru, mengingat masa kepemimpinan Presiden Jokowi tinggal sekitar empat bulan.
“Tidak ada sesuatu yang mana mendesak untuk disikapi secara fiskal,” kata beliau lagi.
Pihaknya menyatakan memang sebenarnya penting upaya untuk memasukkan program-program prioritas Prabowo di APBN 2025. Semuanya akan dilihat pada Nota Keuangan dan juga RAPBN yang digunakan akan dibacakan Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus nanti, dikarenakan ke KEM PPKF 2025 belum cukup terlihat.
“Tapi harusnya tidak ponakannya Pak Prabowo sendiri yang mana ditunjuk, sanggup profesional yang lain,” ujarnya.
2. Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik BRIN Lili Romli
Menanggapi tindakan Presiden Jokowi me-reshuffle kabinet atau menambah perwakilan menteri di dalam kabinet, menurut Peneliti Senior Pusat Studi Politik Badan Penelitian kemudian Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli tidak ada ada urgensi atau situasi yang tersebut mendesak bagi Kepala Negara untuk melakukan hal itu.
“Dengan sisa waktu yang hanya sekali tinggal beberapa bulan, umum akan mengawasi tak ada urgensinya mengangkat para wamen tersebut,” papar Lili, Kamis.
Menurut Lili, komunitas akan mengamati pelantikan para Wamen itu sebagai kompetisi bagi-bagi jabatan. “Publik akan cenderung mengawasi ini sebagai bagi-bagi jabatan sekadar daripada untuk meningkat kinerja kementerian,” katanya.
3. Pengamat urusan politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno
Pengamat kebijakan pemerintah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menafsirkan langkah Presiden Jokowi melantik tiga duta menteri Kabinet Negara Indonesia Maju di sisa masa jabatan periode 2019-2024 sebagai upaya akselerasi kinerja menteri. Kebijakan itu juga disebut sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja kementerian.
“Tentu untuk mengakselerasi kinerja menteri. Tempat wamen di dalam situ. Melipatgandakan capaian kinerja menteri,” kata Adi terhadap media, Kamis.
Di sisi lain, menurut dia, langkah Jokowi juga akan datang dianggap sebagai upaya bagi-bagi kekuasaan mengingat sisa pemerintahannya hanya saja tinggal tiga bulan. Apalagi, Adi juga bukan yakin akselerasi kinerja menteri dapat dikerjakan pada kurun singkat tersebut. Namun, kata dia, setidaknya adanya tambahan kedudukan wamen bisa saja mengantisipasi sektor ekonomi yang mana tak stabil.
“Setidaknya sanggup mengantisipasi keadaan perekonomian yang tak stabil, up and down tak menentu,” katanya.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | ILONA ESTHERINA
Pilihan editor: Fakta-fakta Menarik Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Pemerintahannya Rampung 20 Oktober Nanti
Artikel ini disadur dari 3 Pengamat Soroti Langkah Jokowi Reshuffle Kabinet di Penghujung Kekuasaan
