PKB Go Public, Cak Imin Beberkan tentang Transisi Kepemimpinan

JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar ( Cak Imin ) atau Gus Muhaimin menegaskan, PKB akan terbuka untuk kelompok mana pun selama lima tahun ke depan. Bukan semata-mata terhadap kelompok Nahdlatul Ulama (NU).
“Lima tahun ke depan ini PKB tidak ada cuma untuk Nahdlatul Ulama tetapi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya, Mingguan (8/9/2024).
Cak Imin menyiratkan kepengurusan PKB periode 2024-2029 akan menjadi periode terakhirnya menjadi pemimpin partai tersebut. Ia mengaku sedang mempersiapkan transisi agar PKB menjadi partai kebijakan pemerintah yang lebih besar terbuka dan juga melakukan regenerasi kepemimpinan dengan kader-kader muda.
“Karena masa transisi PKB go public, ya kira-kira lima tahun ini terakhir saya akan memimpin,” ucapnya.
Pernyataan yang disebutkan disampaikan Muhaimin merespons pengesahan struktur kepengurusan partai hasil muktamar PKB Bali, oleh Kementerian Hukum kemudian Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Gus Muhaimin mengaku bersyukur melawan dukungan yang dimaksud diberikan pemerintah terhadap PKB. Di sisi lain, ia menilai bahwa pengesahan ini juga menandakan dimulainya tugas berat yang dimaksud harus dijalankan.
“Disahkan kepengurusan DPP PKB oleh Menkumham ini menunjukkan bahwa kita sudah ada harus mulai start bekerja untuk demokrasi,” kata dia.
Dia menambahkan, ini amanat lalu tanggung jawab yang dimaksud cukup berat. Menurut Cak Imin, beban berat yang dimaksud adalah mengupayakan agar PKB tak lagi dianggap sebagai partai urusan politik untuk golongan tertentu. Dia juga menekankan pentingnya transisi kepemimpinan dalam tubuh PKB dari kader-kader senior ke generasi muda.
“5 tahun ke depan ini era PKB go public, tak semata-mata milik segelintir orang, sekelompok organisasi, tapi benar-benar milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu mengakhiri periode jabatan saya ini, saya mau, tapi sekali ini saja. 5 tahun ke depan adalah target go public,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Hukum juga HAM telah dilakukan menyetujui secara resmi surat kebijakan terkait kepengurusan baru PKB hasil Muktamar Bali. Muktamar yang dimaksud memutuskan Gus Muhaimin kembali menjadi ketua umum PKB periode 2024-2029, sedangkan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menjadi ketua Dewan Syuro PKB.
Muktamar PKB di tempat Bali pada Agustus 2024 lalu dibayang-bayangi dengan konflik yang digunakan terjadi antara PKB lalu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).






