JAKARTA – Menteri Agama ( Menag) Yaqut Cholil Qoumas mempersilakan Pansus Haji DPR mengungkap temuan abuse of power lalu gratifikasi pejabat Kementerian Agama (Kemenag), sehingga ribuan calon jemaah haji sanggup secara langsung berangkat ke Tanah Suci. Menag tak mempermasalahkan apabila temuan itu diungkap ke publik.
“Itu sudah ada menjadi materi, biar nanti pansus yang digunakan akan mengungkapkan. Benar atau tidaklah itu bukanlah ranah kita,” kata Menag Yaqut di area Kompleks Parlemen, Senayan, DKI Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2024).
Gus Yaqut, sapaan akrabnya, mempersilakan Pansus Haji DPR untuk membuka temuan tersebut. Ia tak permasalahan bila temuan itu dibuka ke publik. “Kalau pansus menemukan itu, silakan dibuka. Saya persilakan semua,” ucapnya.
Prinsipnya, Gus Yaqut mengklaim, pemerintah ingin menjelaskan secara terang terkait proses haji untuk publik, bukanlah semata-mata untuk Pansus Haji DPR.
“Kami di tempat Kemenag, pemerintah ini juga tidaklah ingin ada yang dimaksud main-main dengan haji itu. Kalau ada staf saya, ada perangkat ASN di area tempat saya, di tempat Kemenag yang tersebut terlibat, ya ayo kita aksi bareng-bareng. Bahkan kalau menterinya terlibat gitu loh. Gitu ya pada fraud gitu ya,” katanya.
Menag ingin agar proses pada Pansus Haji DPR dapat berjalan objektif juga adil. Dengan demikian, ia berkata, pihaknya mampu menerangkan proses haji secara terbuka ke publik.
“Nah kita juga harus menjelaskan, kami ini pemerintah miliki kewajiban untuk memberikan juga perspektif terhadap masyarakat, teristimewa para jemaah serta calon jemaah haji untuk mengetahui bagaimana proses perhajian,” katanya.
Sebelumnya, Pansus Haji DPR menyatakan menemukan sebanyak 3.500 jemaah haji khusus berangkat tanpa antre. Selain itu, dia juga temukan pelaporan data keberangkatan haji khusus melalui sistem Siskohat lalu Siskopatuh tiada berjalan real-time.
