JAKARTA – Komisi VI DPR menetapkan anggaran Kementerian Investasi/Badan Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp681,88 miliar. Jumlah yang dimaksud tiada mengalami kenaikan dari usulan anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2025 sebesar Rp1,57 triliun.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung meminta-minta Kementerian Investasi/BKPM segera menyusun detail alokasi anggaran yang diterima agar dapat disahkan melalui sidang paripurna pada 19 September mendatang.
“Komisi VI menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2025 Rp681.880.285. Agar segera disampaikan penyesuaian rincian anggaran per inisiatif paling lambat tanggal 12 September 2024,” ucapannya pada Raker dengan Kementerian Penanaman Modal BKPM, Kamis (12/9/2024).
Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani pada rapat menjabarkan dengan bukan adanya kenaikan anggaran tahun 2025 itu akan berdampak pada pencapaian target-target kerja eksekutif yang dimaksud akan terkoreksi. Misalnnya target menarik pembangunan ekonomi sebesar Rp1.905 triliun.
“Harapan kami memang sebenarnya anggaran itu mampu ditingkatkan, dari Rp681 miliar, ditambah Rp800 miliar. Sehingga kedepannya target yang tersebut dicanangkan Rp1.905 triliun dapat kami capai,” ujarnya.
Lewat penurunan anggaran tersebut, Rosan mengungkapkan pihaknya akan melakukan review ulang menghadapi target-target yang tersebut besar kemudian disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang dimiliki Kementerian Investasi/BKPM.
“Memang kami akan mencoba dengan anggaran yang mana ada ini, kami akan mereview ulang, dan juga masih berupaya maksimal kemungkinan besar mencapai program-program pemerintah. Tentu yang tersebut kami komunikasikan adalah, penyerapan tenaga kerja yang tersebut terdampak (dari penurunan anggaran),” tambahnya.
Rosan menambahkan, alokasi anggaran Tahun 2025 itu akan digunakan untuk Proyek Pendukung Manajemen sebesar Rp359,48 miliar, serta Proyek Penanaman Modal mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp322,39 miliar.
