Bahlil Akui Warga Lokal Belum Dapat Manfaat Hilirisasi: Paling Banyak Pihak yang Berinvestasi serta pemerintahan Pusat
Jakarta – Menteri Investasi/Badan Kesepahaman Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui penduduk lokal ke sekitar tambang belum mendapatkan faedah dari hilirisasi. Dia menyatakan hal itu merupakan hasil dari penelitian yang mana sedang beliau kerjakan.
“Memang penelitian saya, proses pengolahan lebih lanjut itu yang mendapat kegunaan paling besar sekarang ini adalah pemodal lalu pemerintah pusat,” kata Bahlil ketika memberi kuliah dalam Universitas Paramadina, Ibukota Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.
Namun, Bahlil mengklaim belum meratanya khasiat proses pengolahan lebih lanjut bukanlah kesalahan pemerintah. Menurut dia, kekurangan pengembangan lebih lanjut tak akan terungkap bila pemerintah tak pernah memulai. Sebelum era Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Bahlil mengklaim pemerintah tak berani mengeksekusi Undang-Undang Hilirisasi. Padahal, beleid itu telah lama ada sejak 2004. “Empat tahun begitu jalan, kita lihat ada hal yang digunakan harus kita perbaiki,” kata dia.
Karena itu, mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Tanah Air (HIPMI) ini mengungkapkan pemerintah ketika ini sedang menyebabkan reformulasi kebijakan agar area berubah menjadi objek juga subjek dari hilirisasi. Pada masa mendatang, Bahlil menargetkan, pengembangan lebih lanjut harus berkeadilan juga berkelanjutan, baik pada aspek lingkungan maupun industri.
“Ke depan, pengembangan lebih lanjut itu adalah pengembangan lebih lanjut berkeadilan yang digunakan melibatkan rakyat untuk dapat keuntungan sebanyak-banyaknya, apalagi dia pada sekitar tambang,” kata Bahlil.
Pada kuliah umum dalam Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor pada Kamis, 11 Juli 2024, Bahlil mengakui proses lanjut belum 100 persen diwujudkan secara berkeadilan. “Saya jujur mengungkapkan bahwa proses pengolahan lebih lanjut sekarang itu belum betul-betul berkeadilan 100 persen. Saya harus jujur di ruangan ini,” kata dia.
Bahlil menuturkan, peluncuran pembangunan ekonomi yang tersebut mengeksplorasi sumber daya alam tentu akan berdampak terhadap masyarakat. Bila investasinya merupakan produksi tambang seperti nikel, tembaga atau batu bara pasti lahan setempat akan diambil.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pernah mengungkapkan, kualitas air perairan di kawasan Teluk Weda kemudian Pulau Obi terindikasi mengalami pencemaran yang dimaksud diduga akibat dampak penambangan lalu proses pengolahan lebih lanjut nikel. Bahkan, tingkat pencemaran sudah ada terakumulasi hingga ke biota laut seperti ikan.
Artikel ini disadur dari Bahlil Akui Masyarakat Lokal Belum Dapat Manfaat Hilirisasi: Paling Banyak Investor dan Pemerintah Pusat
