JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum kemudian Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan capaian penyelenggaraan infrastruktur yang tersebut rampung dikerjakan selama 10 tahun Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden.
Sekjen Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menjabarkan, pada sektor konektivitas telah terjadi dibangun 2.700 km jalan tol juga 6.000 km konstruksi jalan nasional selama 10 tahun terakhir di tempat seluruh Indonesia.
Selain itu juga dilaksanakan penanganan preservasi jalan wilayah berdasarkan Inpres Jalan Daerah (IJD). Capaian IJD pada tahun 2023 sepanjang 3.195 km jalan wilayah diciptakan dan juga didukung dengan jembatan sepanjang 3 km.
Kemudian di tempat sektor Perumahan, melalui Inisiatif Sejuta Rumah (PSR) yang dimaksud digagas Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 lalu hingga tahun 2024 berjalan telah lama dibangun sebanyak 8,2 jt unit rumah.
“Pembangunan infrastruktur yang dimaksud dilaksanakan oleh Kementerian PUPR di 10 tahun terakhir telah lama sejumlah yang digunakan selesai dan juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Zainal Fatah pada keterangan resmi, Akhir Pekan (18/8/2024).
Selanjutnya di dalam sektor Sumber Daya Air (SDA) pada selama 10 tahun telah terjadi dibangun sebanyak 43 Bendungan dari target 61 bendungan yang mana dipasang oleh Presiden Jokowi. Pembangunan bendungan juga disertai oleh perkembangan jaringan irigasi baru seluas 1,1 jt hektar lalu rehabilitasi 4,3 jt hektar.
“Sehingga meningkatkan luas cakupan sawah yang mana air irigasinya berasal dari bendungan (meningkat dari semula 11% dalam tahun 2014 menjadi 19% di area tahun 2024) serta meningkatkan Skala Pertanaman (IP) dari 1,5 di area tahun 2014 menjadi 2,5 di tempat tahun 2024,” tambah Sekjen Zainal Fatah.
Lebih lanjut, selama 10 tahun terakhir juga dilaksanakan pembangunan infrastruktur air minum di menggalang akses air minum layak bagi penduduk sebesar 92% hingga 2023 melalui perkembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
“Untuk akses sanitasi layak, ketika ini mencapai sebesar 82% melalui konstruksi Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T),” sambungnya.
Sekjen Zainal Fatah menyampaikan, pada tahun 2025 Kementerian PUPR juga akan melanjutkan konstruksi infrastruktur di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Oleh oleh sebab itu itu, tugas dan juga tanggung jawab Kementerian PUPR disebut ke depan sangat berat. Ditengah ekspektasi rakyat terhadap pelayanan infrastruktur juga semakin tinggi.
