JAKARTA – Keputusan DPR yang tersebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal persyaratan pencalonan lalu ambang batas pencalonan pada pilkada memantik reaksi akademisi dan juga mahasiswa. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti meminta-minta pemerintah juga DPR tidaklah menganggap mudah aksi tersebut.
Diketahui, sebagian elemen rakyat dari kalangan buruh, aktivis, akademisi, hingga peserta didik akan segera melakukan aksi demonstrasi untuk mengawal putusan MK No 60/PUU-XXII/2024 tentang persyaratan threshold atau ambang batas pengusungan calon kepala wilayah (cakada). Ada juga putusan MK masalah aturan pencalonan yang dimaksud harus dipenuhi sebelum penetapan calon. Putusan yang disebutkan dianulir oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR melalui Panja RUU pemilihan kepala daerah yang tersebut dilakukan secara kilat. Draf RUU pemilihan gubernur akan disahkan pada Rapat Paripurna DPR pada Kamis (22/8/2024) hari ini.
“DPR dan juga eksekutif hendaknya sensitif lalu bukan menganggap simpel terhadap arus massa, akademisi, serta siswa yang dimaksud turun ke jalan menyampaikan aspirasi penegakan hukum kemudian perundang-undangan. Perlu sikap arif lalu bijaksana agar arus massa tak memunculkan permasalahan kebangsaan dan juga kenegaraan yang semakin meluas,” ujar Mu’ti pada keterangan tercatat yang mana dikirim Ketua Biro Komunikasi lalu Pelayanan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Edy Kuscahyanto, Kamis (22/8/2024).
Mu’ti mengaku sulit memahami langkah serta tindakan DPR yang mana bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga legislatif, DPR seharusnya menjadi teladan dan juga mematuhi undang-undang.
“DPR sebagai lembaga negara yang merepresentasikan kehendak rakyat semestinya menghayati betul dasar-dasar bernegara yang tersebut mengedepankan kebenaran, kebaikan, lalu kepentingan negara lalu rakyat jika dibandingkan dengan dengan kepentingan kebijakan pemerintah kekuasaan semata. DPR sebagai pilar legislatif hendaknya menghormati setinggi-tingginya lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi,” jelas Mu’ti.
Menurut Mu’ti, DPR bukan semestinya berseberangan, berbeda, juga menyalahi putusan MK di kesulitan persyaratan calon kepala tempat juga ambang batas pencalonan kepala wilayah dengan melakukan pembahasan RUU pemilihan kepala daerah 2024.
“Langkah DPR yang dimaksud selain dapat menyebabkan hambatan disharmoni di hubungan sistem ketatanegaraan, juga akan menjadi benih permasalahan serius di pemilihan gubernur 2024. Selain itu akan menyebabkan reaksi masyarakat yang digunakan dapat mengakibatkan suasana bukan kondusif pada keberadaan kebangsaan,” pungkasnya.
