IDI Akui Adanya ‘Budaya’ Perundungan pada PPDS

JAKARTA – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengakui, aksi perundungan memang sebenarnya kerap terjadi dalam dunia kedokteran. Bahkan, aksi itu bak sudah pernah menjadi sebuah ‘budaya’.
Koordinator Junior Doctor Network (JDN) IDI, dr. Tommy Dharmawan mengatakan, pola aksi perundungan Rencana Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di tempat Indonesia sudah ada terjadi sejak lama. Salah satunya, pola senioritas yang dimaksud kurang baik dan juga paling banyak terjadi di tempat PPDS Tanah Air.
“Pola bullying sudah ada terjadi sangat lama. Pola kultur seperti ini ada, kami bukan menafikkan,” ujar dr. Tommy di jumpa pers secara daring, Rabu (21/8/2024).
Dokter Tommy berharap, pola senioritas pada PPDS dihapus. Ia mencontohkan, ada banyak dokter yang tersebut tiada sanggup melakukan praktik di area suatu tempat sebab telah dikuasai oleh seniornya.
“Ada beberapa kultur senioritas yang tersebut kurang baik. Ada PPDS yang tersebut tidak ada boleh praktik di tempat suatu wilayah oleh sebab itu telah ada seniornya, akhirnya (dokter junior) PPDS takut,” ungkapnya.
“Senioritas itu ada. Junior belajar dari senior, pola itu ada sistem perundungannya yang tersebut harus diputus,” lanjut dia.
Selain itu, dr. Tommy juga menyoroti PPDS yang digunakan tidaklah digaji, dan juga menurutnya menjadi hambatan yang mana ada di dalam Indonesia.
Gaji sangat berpengaruh pada tindakan hukum perundungan, sehingga beberapa oknum dokter senior minta diberikan makan, minta diantar, hingga minta diberikan pelayanan pada luar akademis.
“Kalau PPDS diberi gaji, minimal mereka itu dapat beli makan sendiri. Atau ketika anak sakit, bayangkan partisipan PPDS rentang usai 27 sampai 35 tahun, merek harusnya udah punya pendapatan dalam usia itu lalu berkeluarga. Bayangkan kalau anaknya sakit, keluarganya sakit, tiada ada penghasilan sebanding sekali. Bagaimana selama ini mereka itu menghidupi diri sendiri,” tutur dr. Tommy.






